2 hours ago
1
Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup BRICS ke-12 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Selasa (18/8) waktu setempat.(dok. brics2026.gov.in)
INDONESIA menekankan pentingnya adaptasi perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan pengetahuan tradisional dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup BRICS ke-12 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Selasa (18/8) waktu setempat.
India menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Tinggi BRICS mengenai Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan yang berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi, 17–18 Agustus.
Pertemuan tersebut mencakup Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup BRICS ke-12 serta Pertemuan Pejabat Senior. Kegiatan digelar dalam rangka keketuaan India di BRICS pada 2026 dengan tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability atau 'Membangun Ketangguhan, Inovasi, Kerja Sama, dan Keberlanjutan'.
Pertemuan diikuti 10 dari 11 negara anggota BRICS. Menteri Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India, Bhupender Yadav, membuka kegiatan, dilanjutkan dengan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat.
Mengutip siaran pers resmi yang dilansir di brics2026.gov.in, Shri Bhupender Yadav bersama para kepala delegasi negara anggota BRICS meluncurkan empat kompendium pengetahuan yang disusun BRICS Environment Working Group.
Keempat dokumen tersebut memuat praktik-praktik unggulan, sistem pengetahuan, serta berbagai inovasi yang berkembang di negara-negara anggota BRICS. Penyusunan kompendium menjadi bagian dari upaya memperkuat pertukaran pengetahuan dan berbagi pengalaman antarnegara anggota dalam menghadapi tantangan lingkungan dan perubahan iklim.
Keanekaragaman Hayati Jadi Fondasi
Sementara itu, Menteri Jumhur dalam paparannya menyampaikan keprihatinan atas sikap sejumlah negara maju dengan kekuatan ekonomi besar yang dinilai memilih mundur dari tanggung jawab kolektif dalam mengatasi polusi dan perubahan iklim. Padahal, menurut dia, kekuatan ekonomi negara-negara tersebut masih menyumbang sebagian besar emisi global.
Jumhur mengatakan pengelolaan sumber daya alam, pembentukan lanskap, pencegahan degradasi lingkungan, serta pembangunan ketahanan akan menentukan keberlanjutan pembangunan.
Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati, baik di darat maupun laut, sebagai fondasi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Indonesia, menurut Jumhur, merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Negara kepulauan ini memiliki lebih dari 300.000 spesies yang diketahui, termasuk 9,7 persen tumbuhan berbunga dunia, 14 persen mamalia, dan 18,6 persen burung.
Ekosistem laut Indonesia yang berada di jantung Segitiga Karang juga menjadi habitat bagi 23 persen hutan mangrove, 16 persen spesies ikan laut global, dan 10 persen spesies karang dunia.
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 60 persen penduduk tinggal di wilayah pesisir, Indonesia menghadapi langsung dampak perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan bencana terkait iklim dinilai dapat mengganggu mata pencaharian serta menghambat kemajuan pembangunan.
“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Jumhur.
Tradisi Lokal Jaga Alam
Menurut Jumhur, upaya membangun ketahanan iklim tidak cukup hanya mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kekayaan pengetahuan tradisional masyarakat juga perlu menjadi bagian dari solusi menghadapi perubahan iklim.
“Masyarakat adalah pihak pertama yang merasakan dampak perubahan iklim dan memiliki wawasan yang tak ternilai tentang pola cuaca lokal dan pengelolaan sumber daya alam,” kata Jumhur.
Dalam forum tersebut, Jumhur memperkenalkan tiga praktik tradisional Indonesia yang dinilai relevan untuk mendukung adaptasi dan ketahanan iklim, yakni sistem irigasi Subak di Bali, Sasi Lompa di Maluku, dan Awig-Awig di Bali.
Subak merupakan sistem pengelolaan air yang menggabungkan kerja sama masyarakat dan praktik spiritual. Adapun Sasi Lompa merupakan sistem tradisional untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan. Sementara Awig-Awig merupakan sistem hukum adat berbasis masyarakat di Bali.
“Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim,” tandas Jumhur.
BRICS pada awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Setelah mengalami perluasan, aliansi strategis negara-negara ekonomi berkembang tersebut kini juga mencakup Mesir, Etiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan Emirat Arab.
Negara-negara BRICS menggelar KTT BRICS setiap tahun. Forum tersebut membahas berbagai bidang koordinasi politik dan sosial-ekonomi, termasuk peluang bisnis, komplementaritas ekonomi, serta bidang-bidang kerja sama yang dapat dikembangkan oleh negara-negara anggota. (B-3)
