Selat Hormuz(AFP)
MENTERI Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Teheran akan tetap menjadi "penjaga" tunggal yang sah atas Selat Hormuz. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons langsung sekaligus sindiran keras terhadap Presiden AS Donald Trump yang secara sepihak mengumumkan blokade Selat Hormuz dan rencana memungut tarif perlindungan sebesar 20 persen bagi kapal kargo di jalur perairan strategis tersebut.
Melalui akun resminya di platform X, Araghchi menyindir logika berpikir Trump mengenai kompensasi keamanan. Namun, ia menegaskan bahwa status penguasa jalur logistik minyak dunia itu berada di tangan Teheran, bukan Washington.
"Presiden AS benar sekali. Siapa pun yang menyediakan jalur aman dan terjamin bagi kapal-kapal komersial melalui Selat Hormuz harus diberi kompensasi atas layanan ini," kata Araghchi, Senin (13/7) waktu setempat.
"Iran selalu menjadi PENJAGA Selat dan akan tetap demikian SELAMANYA. 20 persen tentu saja terlalu banyak. Kami akan bersikap adil," sindir Araghchi mengomentari besaran tarif yang diajukan Trump.
Sebelumnya pada Senin (13/7) pagi, Presiden AS Donald Trump secara resmi mengumumkan pemberlakuan kembali kebijakan "blokade Iran" melalui platform media sosial miliknya, Truth Social. Dalam maklumat sepihak tersebut, Trump mengeklaim AS berhak mendapatkan penggantian biaya operasional militer dari komunitas internasional.
"Selat Hormuz TERBUKA, dan akan tetap TERBUKA, dengan atau tanpa Iran," tulis Trump.
"Kami memberlakukan kembali BLOKADE IRAN, yang dinamakan demikian karena hanya menghentikan kapal atau pelanggan Iran untuk masuk atau keluar. Semua negara lain akan memiliki penggunaan Selat yang adil dan terbuka," cetus orang nomor satu di AS tersebut.
Trump secara terbuka menobatkan negaranya dengan julukan baru sebagai penguasa keamanan Selat Hormuz demi menjustifikasi penarikan tarif kargo.
"Mulai sekarang, AS akan dikenal sebagai 'PENJAGA SELAT HORMUZ,' akan tetapi, dan demi KEADILAN, akan mendapatkan penggantian biaya sebesar 20% dari semua kargo yang dikirim, untuk semua biaya yang diperlukan dalam menjalankan tugas menyediakan keselamatan dan keamanan di wilayah yang sangat rawan konflik ini," kata Trump sembari menambahkan implementasi aturan ini akan segera dimulai.
Saling klaim otoritas dan ancaman ekonomi ini terjadi di tengah situasi lapangan yang kian memanas. Hubungan kedua negara kembali berada di titik nadir setelah militer AS dan Iran dilaporkan terlibat dalam aksi saling serang di kawasan teluk dalam beberapa pekan terakhir.
Kondisi ini membuat nota kesepahaman (MoU) damai yang dimediasi oleh Pakistan pada Juni 2026 lalu terancam kandas total. Padahal, kesepakatan transisi tersebut awalnya ditargetkan membuka ruang negosiasi selama 60 hari demi merumuskan perjanjian perdamaian jangka panjang, termasuk pembahasan komprehensif terkait program nuklir Teheran.
Dengan penolakan terbuka dari Menlu Araghchi dan instruksi langsung Trump kepada Komando Pusat AS (CENTCOM) untuk mulai menghalau kapal-kapal Iran, Selat Hormuz kini kembali membara dalam ketidakpastian geopolitik global. (Anadolu/P-4)


































:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/bola/watermark-color-landscape-new.png,1125,20,0)/kly-media-production/medias/6007179/original/011565500_1778899711-20260512BL_Portrait_John_Herdman_24.jpg)















