Komisi III DPR Desak Jaksa Agung Segera Tunjuk Jampidsus Definitif

Febrie Adriansyah (kiri)(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

KOMISI III DPR menilai jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) perlu segera diisi pejabat definitif. Di tengah penanganan sejumlah perkara korupsi besar, keberadaan pelaksana tugas (Plt.) dinilai belum ideal untuk memperkuat komando, mempercepat pengambilan keputusan, dan menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil mengatakan banyak kalangan telah mendorong agar posisi Jampidsus tidak terlalu lama diisi oleh pelaksana tugas. Menurut dia, jabatan tersebut memiliki peran strategis, terutama dalam mengawal agenda pemberantasan korupsi yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

"Posisi Jampidsus sangat strategis dalam kaitannya menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo yang ingin kasus-kasus Tipikor berskala besar diusut tuntas dan pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan maksimal," kata Nasir saat dihubungi, Selasa (14/7). 

Ia menjelaskan, kehadiran Jampidsus definitif akan membuat mekanisme kerja di lingkungan pidana khusus lebih efektif. Selain memperjelas garis komando, pejabat definitif juga memiliki kewenangan penuh untuk mengakses pokok perkara dan menentukan kelanjutan proses penanganan suatu kasus pidana.

Menurut Nasir, kepastian kepemimpinan menjadi faktor penting agar proses penyidikan hingga penuntutan perkara korupsi dapat berjalan tanpa hambatan administratif maupun koordinasi internal.

"Jampidsus definitif akan memudahkan jaring komando bekerja, melakukan koordinasi, dan juga memiliki kewenangan penuh untuk mendapatkan akses terkait pokok perkara serta memutuskan suatu perkara pidana dilanjutkan tahapannya," ujarnya.

Ia juga menilai status definitif bukan hanya berpengaruh terhadap aspek kelembagaan, tetapi juga memberikan dampak psikologis bagi pejabat yang menduduki posisi tersebut. Dengan mandat penuh, seorang Jampidsus diyakini akan lebih percaya diri dalam menangani perkara-perkara korupsi besar, termasuk yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh.

Selain itu, kepemimpinan yang definitif dinilai mampu menciptakan suasana kerja yang lebih solid dan terarah di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

"Jampidsus yang definitif, secara psikologis, akan memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk mengusut kasus-kasus tipikor berskala besar yang melibatkan orang-orang berpengaruh," tutur Nasir.

Karena itu, ia meminta Jaksa Agung segera mengusulkan nama calon Jampidsus kepada Presiden. Langkah tersebut dinilai penting agar proses pengisian jabatan tidak berlarut-larut dan tidak memunculkan spekulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

"Agar menimbulkan optimis publik terhadap penegakan hukum tipikor, maka Jaksa Agung diminta segera menyerahkan nama-nama calon Jampidsus ke Istana agar institusi penegak hukum tidak terombang-ambing oleh opini publik," kata Nasir. (P-4)