IRGC Klaim Serang Sistem Rudal Patriot AS serta Helikopter di Kuwait

IRGC.(Al Jazeera)

KORPS Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengeklaim telah melancarkan serangan yang menargetkan sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat (AS) di Kuwait pada Kamis (23/7). Berdasarkan laporan kantor berita semi-resmi Iran, Fars News Agency, serangan tersebut menyasar gudang peralatan militer, pesawat nirawak (drone), helikopter, hingga sistem pertahanan rudal Patriot.

Pihak IRGC menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk pembalasan atas tindakan yang mereka sebut sebagai campur tangan AS di Selat Hormuz. Secara spesifik, IRGC mengeklaim telah menghantam gudang alutsista dan sistem rudal Patriot di Pangkalan Udara Ali al-Salem, Kuwait.

Selain itu, laporan tersebut menyebutkan ada kerusakan berat pada helikopter dan drone milik AS di pangkalan terpisah serta hancurnya satu menara telekomunikasi. Di sisi lain, militer Kuwait mengonfirmasi pada Kamis pagi bahwa mereka menghadapi gelombang serangan drone dari Iran.

Ketegangan di Selat Hormuz

Selain serangan udara, IRGC mengeklaim satu kapal tanker minyak terbakar setelah menabrak ranjau di Selat Hormuz. IRGC mengaku bertanggung jawab atas pemasangan ranjau tersebut dan menegaskan kendali penuh mereka atas jalur perairan strategis tersebut.

Pihak Teheran menyatakan bahwa selama pasukan AS tetap berada di kawasan tersebut, Selat Hormuz akan tetap tertutup bagi seluruh kapal tanker minyak.

Respons Centcom

Menanggapi klaim tersebut, Komando Pusat AS (Centcom) pada Rabu (22/7) membantah pernyataan Iran mengenai penutupan Selat Hormuz. Centcom memastikan bahwa jalur perairan internasional tersebut tetap terbuka untuk transit meskipun ada ancaman serangan dari IRGC.

Centcom menegaskan bahwa meskipun pihaknya menerapkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, kapal-kapal komersial tetap dapat melintasi selat dengan pengawalan pasukan militer AS.

Catatan Redaksi: Data mengenai kerusakan fasilitas militer di Kuwait saat ini masih berdasarkan klaim sepihak dari pihak Iran dan sedang dalam proses validasi lebih lanjut oleh otoritas terkait. (The Jerusalem Post/I-2)