(MI/Marianus)
MENTERI Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi tanggap darurat di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/8).
Rapat koordinasi strategis tersebut dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto untuk merumuskan langkah cepat penanganan darurat pascagempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Pulau Flores, Sabtu (15/8).
Labuan Bajo ditetapkan menjadi pusat komando krisis atau Posko Nasional Pendampingan Provinsi dalam penanganan bencana. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan kondisi akses darat di sejumlah wilayah terdampak serta kemudahan akses penerbangan untuk logistik dan personel.
Dalam rapat tersebut, Kementerian PU menegaskan kesiapan mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak gempa dan longsor. Wakil Menteri PU menyampaikan bahwa sebagian besar jalan nasional yang terdampak kini telah kembali terhubung.
Meski demikian, sejumlah titik masih membutuhkan pengaturan lalu lintas dan pemeriksaan teknis mendalam, khususnya pada jembatan yang dikhawatirkan mengalami penurunan daya dukung akibat guncangan gempa.
"Sebagian besar jalan nasional sudah terhubung semua. Kami sudah diskusikan kepada teman-teman balai dan Pak Dirjen Bina Marga untuk sekarang mulai masuk ke arah kabupaten dan provinsi," ujar Wamen PU.
Kementerian PU juga telah memobilisasi alat berat ke sejumlah titik bencana untuk membersihkan material longsor dan membuka kembali akses transportasi darat yang terputus. Penanganan tidak hanya menyasar jalan dan jembatan nasional, tetapi juga infrastruktur provinsi dan kabupaten.
"Kalau misalnya ada jembatan kabupaten atau jembatan provinsi, ada jalan kabupaten atau provinsi yang kebetulan longsor atau putus, kita juga akan bantu karena ini memang dalam kondisi darurat," tegasnya.
Pemulihan Air Bersih Jadi Prioritas
Selain konektivitas jalan, pemerintah memprioritaskan pemulihan layanan air bersih bagi masyarakat terdampak. Wamen PU mengungkapkan, longsoran akibat gempa menyebabkan gangguan pada sejumlah aliran sungai yang berdampak langsung terhadap pasokan air ke instalasi distribusi.
Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air akan melakukan desain cepat untuk mengatasi keterbatasan pasokan air tersebut. Sembari perbaikan permanen dilakukan, pemerintah memperbanyak distribusi air bersih menggunakan mobil tangki ke wilayah-wilayah terdampak.
"Dalam waktu yang bersamaan, agar masyarakat tidak kekurangan air bersih, kita juga memperbanyak tangki-tangki air yang kita distribusikan kepada masyarakat," katanya.
Penanganan Ditargetkan Berjalan Cepat
Hasil rapat koordinasi menekankan pemulihan terbatas layanan publik vital dalam masa awal tanggap darurat. Pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak didorong segera menetapkan status darurat bencana agar dukungan anggaran dan penanganan fisik dari pemerintah pusat dapat berjalan maksimal.
Tim reaksi cepat juga telah diterjunkan dari Labuan Bajo menuju wilayah terdampak untuk memetakan kerusakan fasilitas umum dan rumah warga secara paralel. Wamen PU menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan pimpinan daerah dan unsur TNI/Polri untuk menentukan titik penanganan prioritas.
"Kami sangat berharap pada arahan dan bimbingan gubernur, bupati, wali kota, Danrem, maupun Kapolda," pungkasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya terpadu pemerintah untuk memastikan masyarakat di wilayah terdampak gempa Flores tetap memperoleh akses transportasi dan kebutuhan air bersih selama masa krisis. (I-2)

















































