Lestari Moerdijat: Transparansi Validasi DTSEN Kunci Akurasi Data Kemiskinan

Uji coba Perlinsos digital di Kota Surabaya.(Dok. Pemkot Surabaya)

WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan bahwa transparansi dan efektivitas proses validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan kunci utama untuk menjembatani kesenjangan antara ambisi negara memiliki data akurat dan risiko hilangnya akses bantuan bagi masyarakat rentan. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (10/9).

Menurut Lestari, yang akrab disapa Rerie, polemik pemutakhiran DTSEN saat ini memicu perubahan signifikan pada peringkat desil kesejahteraan. Dampaknya, sejumlah warga miskin dan rentan berisiko kehilangan hak atas program perlindungan sosial akibat pergeseran status data yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Cakupan Data dan Persoalan Desil

Pemerintah telah menetapkan DTSEN sebagai basis data tunggal untuk seluruh program perlindungan sosial di Indonesia. Skala data ini sangat masif, mencakup ratusan juta individu di seluruh tanah air.

Kategori Data Jumlah Terdaftar

Total Keluarga	95,3 Juta Keluarga
Total Individu	289,3 Juta Individu

Rerie menyoroti banyaknya keluhan masyarakat yang secara nyata hidup dalam keterbatasan, namun justru ditempatkan pada desil tinggi. Penempatan desil yang tidak akurat ini secara otomatis memutus akses mereka terhadap bantuan sosial yang sangat dibutuhkan.

Mekanisme Sanggah dan Sosialisasi

Sebagai solusi atas ketidakakuratan data, pemerintah telah menyediakan ruang sanggah bagi masyarakat. Anggota Komisi X DPR RI ini mendorong masyarakat untuk proaktif menggunakan kanal digital yang tersedia untuk memastikan validitas status kesejahteraan mereka.

Namun, Rerie menegaskan bahwa keberadaan aplikasi tersebut harus dibarengi dengan kemudahan akses dan sosialisasi masif yang mudah dipahami. Tanpa sosialisasi yang kuat, masyarakat luas akan kesulitan mengevaluasi status mereka secara mandiri.

"Setiap kebijakan pembangunan mesti memiliki target yang jelas, berbasis data yang terukur, dan dapat dievaluasi secara terbuka agar hasilnya dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia," pungkas politisi Partai NasDem tersebut.