5 hours ago
1
ilustrasi(Antara)
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem Charles Meikyansah meminta pemerintah memperkuat fondasi ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Menurutnya, target tersebut optimistis namun tetap realistis apabila dibarengi pembenahan sejumlah aspek fundamental.
"Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% cukup optimistis dan realistis. Namun, akselerasi ini menuntut lima prakondisi fundamental yang tidak bisa ditawar," ujar Charles dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (18/8).
Prakondisi pertama, pemerintah perlu membenahi efisiensi logistik dan birokrasi untuk menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ke level 5,3-5,5. Upaya tersebut dinilai penting agar investasi dan aktivitas ekonomi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi.
Kedua adalah mendorong transformasi investasi padat karya. Pertumbuhan investasi pada sektor manufaktur, agroindustri, dan tekstil perlu dipacu pada kisaran 9%-13% sehingga mampu melampaui pertumbuhan investasi padat modal.
"Investasi padat karya harus menjadi penggerak utama agar pertumbuhan ekonomi memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja," katanya.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi memiliki elastisitas yang kuat terhadap penciptaan kesempatan kerja. Setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen ditargetkan mampu menciptakan tambahan sekitar 3-3,3 juta tenaga kerja formal setiap tahun.
Charles juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui inovasi dan teknologi. Penguatan sektor-sektor produktif berbasis teknologi perlu diarahkan agar pertumbuhan produktivitas berada pada kisaran 1,8-2,2 persen.
"Produktivitas harus diperkuat melalui inovasi dan teknologi agar pertumbuhan tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan," ujarnya.
Di sisi lain, Fraksi NasDem mendukung target inflasi sebesar 2,5% karena dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Namun, pemerintah tetap perlu mengantisipasi risiko kenaikan harga pangan dan energi akibat cuaca ekstrem maupun ketegangan geopolitik global.
Untuk sektor energi, Charles menilai target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari masih realistis dan optimistis untuk dicapai. Pemerintah dinilai perlu memastikan berbagai kebijakan peningkatan produksi berjalan efektif.
Pada indikator kesejahteraan sosial, Fraksi NasDem mendukung target penurunan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan ketimpangan. Namun, RAPBN 2027 harus diarahkan untuk mengatasi akar struktural kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan dasar, perlindungan sosial, serta pemberdayaan UMKM.
"Kebijakan pengentasan kemiskinan harus menyentuh akar persoalan, bukan hanya mengurangi angka kemiskinan dalam jangka pendek," kata Charles.
Terkait target pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun, Fraksi NasDem memberikan dukungan dengan catatan optimalisasi penerimaan dilakukan melalui modernisasi perpajakan, integrasi data, perluasan basis pajak, serta penanganan ekonomi bayangan.
Di bidang kepabeanan dan cukai, pemerintah juga didorong memperkuat pemberantasan peredaran barang ilegal dan menutup berbagai celah kebocoran penerimaan negara. Fraksi NasDem turut menyoroti penurunan penerimaan negara bukan pajak serta pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan setelah pengalihan dividen BUMN kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
"Pengelolaan dividen BUMN perlu disertai kebijakan yang jelas agar transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap APBN tetap terjaga," ujarnya.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menetapkan kebijakan dividen yang jelas, menjamin transparansi pengelolaan laba, memperkuat mekanisme pelaporan kepada DPR, serta memastikan APBN tidak menanggung risiko korporasi secara berlebihan.
Sementara itu, terhadap target belanja negara sebesar Rp4.972,2 triliun, Fraksi NasDem menilai posturnya cukup proporsional dan selaras dengan visi pembangunan nasional. Transfer ke daerah juga perlu semakin berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas belanja daerah dan memperkuat pelayanan publik. (E-3)
