6 hours ago
4
Suasana dialog sejumlah perwakilan nelayan Pantura Kab. Tegal dengan instansi terkait.(MI/SUPARDJI RASBAN)
Nelayan di kawasan Pantura Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mengeluhkan sejumlah persoalan klasik yang hingga kini masih membelit aktivitas mereka. Mulai dari pendangkalan muara sungai, minimnya fasilitas pelabuhan ikan, hingga sulitnya mendapatkan akses bahan bakar minyak (BBM) menjadi poin utama yang disampaikan para nelayan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Dialog Kebijakan yang digelar DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Tegal di Meeting Room Hotel Solaris, Desa Demangharjo, Kecamatan Warureja, Senin (24/8/2026).
Pendangkalan Muara Sungai Cenang
Salah satu keluhan paling mendesak datang dari kondisi Muara Sungai Cenang di Desa Suradadi. Muara yang menjadi jalur keluar-masuk bagi sekitar 400 perahu nelayan tersebut mengalami pendangkalan cukup parah, sehingga tidak lagi bisa dilalui dengan bebas setiap saat.
Nelayan terpaksa harus menunggu air laut pasang sebelum bisa membawa perahu mereka melaut maupun kembali untuk berlabuh. Kondisi ini membuat aktivitas mencari nafkah sangat bergantung pada siklus alam, yang sering kali menghambat efisiensi waktu kerja mereka.
Bidang Advokasi DPP KNTI, Jan Tuheteru, menegaskan bahwa pendangkalan ini menjadi aspirasi utama. "Muara Cenang mengalami pendangkalan cukup parah. Nelayan kesulitan ketika hendak keluar untuk melaut maupun saat akan masuk kembali untuk berlabuh. Kalau air sedang tidak naik, perahu sulit lewat dan nelayan harus menunggu pasang," ujar Jan.
KNTI mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi atau pengerukan. Namun, Jan mengingatkan agar pemerintah juga membangun breakwater atau pemecah gelombang agar sedimentasi tidak kembali terjadi dalam waktu singkat.
Kebutuhan Pelabuhan Ikan dan SPBU Nelayan
Selain masalah muara, nelayan juga mendorong pemerintah untuk membangun pelabuhan ikan di kawasan Pantai Suradadi. Fasilitas ini dinilai krusial untuk menopang ekonomi lokal dan menata kawasan pesisir yang selama ini masih memiliki keterbatasan infrastruktur.
Masalah akses BBM juga menjadi beban tambahan bagi nelayan di Kecamatan Suradadi dan Warureja. Saat ini, mereka harus menempuh jarak yang relatif jauh ke Pelabuhan Perikanan Larangan Munjungagung, Kramat, hanya untuk mendapatkan solar.
"Nelayan berharap ada SPBU khusus untuk nelayan di Suradadi. Kalau harus mengambil BBM ke lokasi yang jauh, tentu menambah beban dan biaya operasional," tambah Jan.
Respons Pemerintah dan Kepastian Hak Tenurial
Menanggapi keluhan tersebut, perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, Ali, mengakui adanya pendangkalan di Muara Sungai Cenang. Ia menyatakan pihaknya telah berkirim surat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meminta penanganan segera.
"Kami sudah berkirim surat ke Pemprov Jawa Tengah agar ada penanganan untuk Muara Cenang. Untuk usulan pelabuhan ikan dan SPBU, akan kami sampaikan kepada pimpinan karena itu bukan kewenangan kami untuk memutuskan," jelas Ali.
Di sisi lain, Ketua DPD KNTI Kabupaten Tegal, Sutarjo, menekankan pentingnya pengelolaan bersama atau co-management kawasan tenurial nelayan. Hal ini termasuk kepastian hukum atas tanah timbul di pesisir yang telah lama dimanfaatkan masyarakat nelayan.
"Kami ingin ada pemahaman dan pengelolaan bersama antara nelayan, pemerintah, dan akademisi. Hak dan wilayah kelola nelayan harus mendapat kepastian. Aspirasi ini akan kami kawal agar ada tindak lanjut konkret melalui peta jalan yang jelas," pungkas Sutarjo.
