10 hours ago
3
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian(Antara)
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran kepala daerah di Indonesia agar senantiasa menjaga integritas dan mawas diri dalam menjalankan roda pemerintahan. Teguran itu disampaikan merespons Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.
Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (20/7) malam, Mendagri menyampaikan keprihatinan mendalam atas berulangnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah, padahal berbagai langkah pembekalan hingga penguatan transparansi sistem keuangan telah masif dilakukan oleh pemerintah pusat.
Mendagri menegaskan bahwa upaya pencegahan tindak pidana korupsi sejatinya telah dioptimalkan melalui program retret, orientasi kepemimpinan, hingga pengarahan langsung oleh Presiden RI di Sentul. Namun, pada akhirnya faktor penentu utama kembali pada benteng integritas personal dari masing-masing individu.
Terjaringnya Bupati Lombok Barat dalam OTT ke-17 yang diluncurkan KPK sepanjang tahun 2026 ini diharapkan menjadi alarm keras serta bahan introspeksi kolektif bagi para kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia agar tidak bermain-main dengan hukum atau melakukan praktik penyalahgunaan wewenang.
Dalam operasi senyap yang berlangsung pada Senin pagi tersebut, tim penindak KPK berhasil mengamankan Bupati Lombok Barat beserta belasan pihak terkait lainnya di Nusa Tenggara Barat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penangkapan tersebut berkaitan erat dengan dugaan penerimaan komitmen imbalan (fee) atas pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur dan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Selain mengamankan para terperiksa, penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai bernilai ratusan juta rupiah serta sejumlah dokumen krusial yang diduga berhubungan langsung dengan konstruksi perkara rasuah tersebut.
Rombongan terperiksa, termasuk Bupati Lalu Ahmad Zaini, telah diterbangkan dan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin malam untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lembaga antirasuah tersebut memiliki batas waktu 1x24 jam terhitung sejak penangkapan untuk menentukan status hukum dari para pihak yang terjaring.
(Ant/P-4)
