Penjelasan Kemenkes soal Dugaan Mark Up Harga Alat Kesehatan

KEMENTERIAN Kesehatan menyatakan tidak ada penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan alat kesehatan untuk layanan hemodialisis di Rumah Sakit Umum Daerah KH Muhammad Thohir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

Dugaan itu mencuat di media sosial seiring pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut pengadaan alat kesehatan hemodialisis di rumah sakit tersebut mencapai Rp 30 miliar untuk delapan set unit alat kesehatan. 

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman menjelaskan, yang dimaksud oleh Budi Gunadi dengan pengadaan senilai Rp 30 miliar adalah nilai total pengadaan alat kesehatan canggih untuk setiap 66 RSUD yang masuk dalam program hasil cepat terbaik pemerintah. 

Menurut Aji, masing-masing RSUD akan mendapatkan dukungan alat kesehatan canggih senilai lebih dari Rp 30 miliar dari program Strengthening Indonesia's Healthcare Referral Network (SIHREN). Alat kesehatan yang dimaksud itu meliputi cath lab, CT scan 64 slice, echocardiography, mammography, dan lain-lain.

“RSUD Krui sendiri mendapatkan bantuan sekitar Rp 31,7 miliar tahun ini untuk pengadaan alat canggih tersebut. Angka ini bukan hanya untuk layanan HD,” tutur Aji melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 20 Juni 2026. 

Di luar alat kesehatan canggih, Aji menambahkan, setiap RSUD juga akan mendapatkan bantuan alat kesehatan mendasar dengan nilai antara Rp 20-30 miliar. Di RSUD Krui, misalnya, mendapatkan bantuan untuk membeli alat kesehatan mendasar sekitar Rp 25 miliar tahun anggaran 2025/2026.  

Beberapa alat yang dibeli tersebut, antara lain, bed patient, defibrillator, mesin anestesi, patient monitor, patient monitor ICU, syringe pump, USG, serta ventilator untuk layanan dewasa, anak, dan anestesi.

Kemudian, ada juga untuk bed ICU set, instrument general surgery, instrument sectio caesaria, mobile X-Ray, operating lamp, operating table, plasma sterilizer, infusion pump, serta berbagai alat penunjang pelayanan kegawatdaruratan dan ruang operasi.”Sehingga totalnya RSUD Krui akan mendapatkan dukungan alkes senilai Rp 56,7 miliar,” kata Aji. 

Kementerian Kesehatan berharap penguatan fasilitas di RSUD Krui Pesisir Barat, Lampung dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat Pesisir Barat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih lengkap tanpa harus banyak dirujuk ke luar daerah.

Sebelumnya, pernyataan Budi ihwal pengadaan ini dilontarkan saat meresmikan RSUD Krui yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Juni 2026 lalu. Dalam kesempata itu, Budi semula memaparkan jenis-jenis alat kesehatan yang disediakan untuk RSUD tersebut, salah satunya adalah alkes untuk layanan hemodialisis. 

Prabowo Subianto yang turut hadir dalam acara itu lantas bertanya berapa alat kesehatan hemodialisis yang disediakan. "Alatnya mungkin datangnya sekitar delapan set dengan harganya mungkin Rp30 miliaran," ujar Budi menjawab pertanyaan Kepala Negara. 

Belakangan, potongan video pernyataan Budi itu kemudian beredar di media sosial dan menuai sorotan. Sejumlah warganet menilai harga Rp 30 miliar untuk delapan set alat kesehatan layanan hemodialisis terlalu tinggi. Dugaan itu memicu kecurigaan  adanya penggelembungan harga oleh Kementerian Kesehatan.