Penjelasan Kodam Cenderawasih Soal Larangan Nobar Pesta Babi

TENTARA Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat melalui Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih menjelaskan alasan ihwal adanya imbauan kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi di wilayah Papua.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Tri Purwanto mengatakan, setiap karya film yang dipertontonkan ke khalayak luas semestinya wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, yakni memiliki sertifikat lulus sensor film dari Lembaga Sensor Film atau LSF.

"Belum adanya sertifikasi resmi menjadi alasan utama mengapa pemutaran film ini dinilai tak tepat dilakukan di ruang publik," kata Tri saat dimintai konfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Sabtu, 16 Mei 2026.

Dia melanjutkan, TNI khawatir karya film yang tak lebih dulu melalui proses sensor resmi bakal membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat.

Karenanya, kata Tri, TNI mengajak dan mengimbau agar masyarakat dapat lebih selektif dalam memilah informasi, termasuk dalam mengkonsumsi sajian film dokumenter, salah satunya film Pesta Babi.

Toh, dia menambahkan, situasi keamanan dan stabilitas sosial di Papua harus tetap dijaga, mengingat berbagai proyek pembangunan di Bumi Cenderawasih juga masih berjalan di sejumlah wilayah.

"Jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua," ujar dia.

Sebelumnya, kegiatan nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi di sejumlah wilayah diwarnai aksi pembubaran, baik oleh militer maupun rektorat kampus. Di Ternate, kegiatan ini dibubarkan prajurit Kodim 1501/Ternate dengan alasan provokatif maupun inkondusifitas.

Di Nusa Tenggara Barat, tiga perguruan tinggi seperti Universitas Mataram; Universitas Mandalika; dan Universitas Islam Negeri Mataram melarang pemutaran film ini. Alasannya, film dinilai mendiskreditkan pemerintah Indonesia.

Kendati begitu, di Universitas Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat, kegiatan nonton bareng film Pesta Babi justru berlangsung khidmat. Rektor mempersilakan mahasiswa menonton dan berdiskusi mengenai film karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale ini.

Adapun film dokumenter Pesta Babi menggambarkan dampak ekspansi lahan dan industri terhadap hilangnya hutan adat, pangan tradisional, serta kedaulatan warga lokal di Papua.

Film berdurasi sekitar 95 menit ini menyoroti perjuangan masyarakat adat di Papua seperti di Merauke, Boven Digoel, maupun Mappi melawan ekspansi dan keterlibatan militer dalam proyek strategis nasional (PSN).