6 hours ago
1
Koordinator Pusat Himapolindo (kanan) Rosyad Fauzi .(Ist)
MOMENTUM peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ajang refleksi kritis sekaligus konsolidasi kebangsaan bagi para mahasiswa.
Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapolindo) yang mewakili aspirasi 42 kampus di seluruh Indonesia menyerukan pesan persatuan nasional dan menolak segala bentuk aksi anarkisme yang dapat memecah belah bangsa.
Seruan bersama ini muncul sebagai respons terhadap dinamika sosial-politik kontemporer.
Langkah tersebut sekaligus menegaskan posisi mahasiswa ilmu politik sebagai pengawal demokrasi yang berbasis pada intelektualitas dan konstitusi.
Koordinator Pusat Himapolindo Rosyad Fauzi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menegaskan refleksi kemerdekaan tahun ini harus dimaknai sebagai upaya memperkuat fondasi kebangsaan dan mengisi kemerdekaan.
"Pekerjaan rumah kita saat ini yaitu mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang nyata, tidak hanya sekedar retorika untuk mendapatkan atensi dari media dan masyarakat, seperti narasi merebut kemerdekaan. Yang tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Rosyad dalam keterangannya, Selasa (18/8).
Rosyad menambahkan, di tengah tajamnya polarisasi dan potensi gesekan sosial, mahasiswa dituntut menjadi peredam konflik, bukan pemicu ketegangan.
"Kemerdekaan ini diraih dengan persatuan, maka menjaga dan merawatnya adalah tanggung jawab mutlak kita bersama. Sebanyak 42 kampus yang tergabung dalam Himapolindo berkomitmen penuh untuk tetap menjaga iklim demokrasi yang sehat, kondusif, dan damai," ujarnya.
TOLAK ANARKISME
Selain menyerukan persatuan, forum mahasiswa ilmu politik se-Indonesia ini menyoroti pentingnya menyampaikan aspirasi secara tertib.
Perwakilan Himapolindo dari UPN Veteran Jakarta, Aji Gilang Santoso, menyatakan sikap tegas melawan segala tindakan anarkisme di ruang publik yang berpotensi merusak fasilitas umum dan merugikan masyarakat.
"Himapolindo bersama gerakan mahasiswa lainnya sebagai instrumen gerakan politik menilai semua hal yang berpotensi merusak serta merugikan masyarakat harus dicegah dan akan melawan segala bentuk anarkisme diruang publik yang berpotensi meningkatkan gesekan antarmasyarakat," ucap Aji.
Sementara itu, Saldi dari UIN Alauddin Makassar mengungkapkan penyampaian kritik harus berbasis data. Ia mengajak mahasiswa tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah atau kondisi penegakan hukum melalui mimbar akademik dan jalur konstitusional yang sah.
Ia juga mengimbau seluruh elemen pemuda dan masyarakat agar tidak mudah terhasut oleh isu-isu provokatif yang disengaja untuk memecah belah persatuan.
"Sekali lagi kami menegaskan bahwa demonstrasi atau aksi turun ke jalan harus tetap mengedepankan etika, ketertiban, dan menjauhi tindakan kekerasan," ungkap Saldi.
Melalui gerakan refleksi ini, Himapolindo berharap peran mahasiswa sebagai agent of change (agen perubahan) dan social control (kontrol sosial) dapat berjalan beriringan bersama pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, makmur, dan berdaulat. (P-2)
