18 hours ago
3
ilustrasi(Antara)
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mengimbau pemerintah untuk memastikan subsidi energi semakin tepat sasaran. Anggota DPR yang membidangi isu energi ini menyoroti subsidi energi dalam RAPBN 2027 yang mencapai Rp272,95 triliun, naik 20,1% dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp227,26 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas subsidi BBM tertentu dan LPG 3 kg sebesar Rp142,84 triliun, serta subsidi listrik sebesar Rp130,11 triliun.
"Kenaikan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga daya beli dan keterjangkauan energi. Namun, semakin besar subsidi, maka harus disertai dengan perbaikan akurasi sasaran penerima manfaat dan pengawasan distribusi," ujar Meitri dalam keterangan yang dikutip, Selasa (18/8).
Ia menegaskan bahwa subsidi adalah instrumen keberpihakan negara. Jangan sampai anggarannya meningkat, katanya, tetapi kebocoran distribusi masih terjadi atau masyarakat miskin dan rentan justru kesulitan memperoleh BBM, LPG, maupun listrik bersubsidi.
"Transformasi subsidi berbasis data harus memastikan tidak ada masyarakat yang berhak justru tertinggal,” tegas legislator Fraksi PKS tersebut.
Meitri juga mencermati kenaikan signifikan anggaran Kementerian ESDM dari Rp10,12 triliun pada APBN 2026 menjadi Rp27,37 triliun dalam RAPBN 2027, atau nyaris 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama diarahkan pada Program Energi dan Ketenagalistrikan, termasuk listrik desa, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), jaringan gas kota, dan pembangunan infrastruktur gas.
Pada 2027, pemerintah antara lain menargetkan 3.054 desa memperoleh akses listrik, 350.000 sambungan listrik baru, serta 150.000 sambungan rumah jaringan gas.
“Kenaikan anggaran ini harus terlihat hasilnya di masyarakat. Listrik masuk desa bukan sekadar membuat rumah menjadi terang semata. Namun juga untuk memastikan anak-anak di sana bisa belajar lebih baik, UMKM bisa berkembang, dan aktivitas ekonomi desa dapat tumbuh," ungkap Meitri.
"Karena itu, Komisi XII berkomitmen untuk mengawal berjalannya program baik ini dengan memastikan lokasi, penerima manfaat, biaya, jadwal, dan hasil setiap program transparan dan terukur,” pungkasnya. (E-3))
