18 hours ago
4
ilustrasi(Antara)
Rencana pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat yang nantinya tidak lagi dapat mengakses bahan bakar tersebut.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dari sisi besaran, kebijakan tersebut bukan merupakan pembatasan yang kecil. Saat ini harga Pertalite berada di level Rp10.000 per liter, sedangkan Pertamax dijual sekitar Rp15.950 per liter. Dengan demikian, masyarakat yang kehilangan akses terhadap Pertalite dan harus beralih ke Pertamax akan menghadapi kenaikan biaya pembelian BBM yang secara efektif mendekati 60%.
"Jadi meskipun pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite, bagi orang yang tidak lagi boleh membelinya, dampaknya secara ekonomi tetap terasa seperti kenaikan harga," ujar Yusuf saat dihubungi, Selasa (18/8).
Dari perspektif fiskal, Yusuf menilai manfaat pembatasan pertalite relatif terbatas jika dibandingkan dengan dampak ekonomi yang mungkin dirasakan masyarakat. Ia memperkirakan kelompok masyarakat pada desil 9 dan 10 menggunakan sekitar 23% dari total volume Pertalite nasional. Jika pembatasan berjalan sesuai tingkat kepatuhan yang berbeda, potensi penghematan anggaran diperkirakan berada pada kisaran Rp8,9 triliun hingga Rp17 triliun.
"Dibandingkan belanja subsidi dan kompensasi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah, penghematannya hanya sebagian kecil," jelasnya.
Yusuf menambahkan, selisih harga antara Pertalite dan Pertamax juga tidak seluruhnya menjadi penerimaan negara. Sebagian selisih tersebut berkaitan dengan komponen pajak daerah dan margin usaha.
Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu menghitung manfaat fiskal secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan biaya administrasi, konsekuensi politik, serta beban ekonomi yang berpotensi berpindah kepada rumah tangga.
Dampak Inflasi Perlu Diantisipasi
Dari sisi inflasi, Yusuf memperkirakan dampak langsung pembatasan Pertalite kemungkinan relatif kecil, tetapi bukan berarti tidak ada. Secara administratif, harga Pertalite memang tidak mengalami kenaikan. Namun, apabila sebagian konsumen beralih menggunakan Pertamax yang memiliki harga lebih tinggi, rata-rata harga bensin yang dibayarkan masyarakat tetap dapat meningkat dan berpotensi tercermin dalam angka inflasi. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena inflasi tahunan pada Juli telah mencapai 2,88%.
"Apalagi inflasi tahunan Juli sudah 2,88%," katanya.
Menurut Yusuf, pemerintah sebaiknya tidak menerapkan pembatasan secara mendadak. Kebijakan tersebut dinilai lebih aman jika dilakukan secara bertahap agar masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan diri.
Ia menilai risiko terbesar justru dapat muncul dari kelompok pekerja yang menggunakan kendaraan sebagai bagian dari aktivitas ekonominya, terutama pengemudi ojek dan transportasi daring.
Berbeda dengan angkutan barang yang mayoritas menggunakan solar, pengemudi ojek dan transportasi daring lebih rentan terdampak apabila harus menanggung biaya BBM yang lebih tinggi. Kenaikan biaya tersebut pada akhirnya dapat diteruskan kepada konsumen melalui tarif perjalanan, ongkos kirim, hingga harga makanan.
"Risiko terbesar bukan pada angkutan barang yang lebih banyak menggunakan solar, tetapi pada ojek dan transportasi daring yang bisa meneruskan kenaikan biaya ke tarif, ongkos kirim, dan harga makanan," pungkas Yusuf. (E-3)
