4 hours ago
2
Ilustrasi(Dok Istimewa)
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas/EBY), mendorong agenda pengembangan kapasitas listrik nasional menuju 100 Gigawatt (GW) tidak sekadar dikejar sebagai target pembangunan pembangkit, melainkan dijadikan momentum strategis untuk menciptakan investasi, memperkuat industri nasional, dan membuka lapangan kerja.
Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk “Listrik Bersih, Energi Terjangkau, Ekonomi Tangguh: Strategi Indonesia Menuju 100 GW” di Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.
Ibas menegaskan bahwa di era perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan (AI), pusat data (data center), hingga ekosistem kendaraan listrik, ketersediaan energi listrik yang besar, andal, dan kompetitif merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.
"Ketika kita menyalakan lampu, sesungguhnya kita sedang menyalakan ekonomi. Anak bisa belajar, UMKM bisa berproduksi, rumah sakit bisa melayani, industri bisa bergerak. Listrik bukan sekadar komoditas, listrik adalah fondasi kesejahteraan," ujar Ibas.
Empat Pergeseran Strategi Transisi Energi
Ibas menawarkan empat pergeseran strategi utama untuk mempercepat transformasi sektor ketenagalistrikan nasional tanpa membebani masyarakat. Langkah ini dimulai dengan mengalihkan fokus dari sekadar pembangunan pembangkit menuju penguatan sistem jaringan transmisi, penyimpanan energi (storage), interkoneksi, dan smart grid. Pasokan listrik bersih tersebut selanjutnya dijadikan magnet utama penarik investasi industri hijau, manufaktur, kendaraan listrik, dan hilirisasi.
Selain itu, perguruan tinggi, BRIN, dan industri dalam negeri didorong untuk bertransformasi dari pengguna menjadi pencipta teknologi energi, yang diimbangi dengan reorientasi kebijakan alokasi anggaran belanja negara agar menjadi pemantik investasi produktif dan pembuka lapangan kerja.
Ibas turut mengingatkan bahwa percepatan transisi energi terbarukan harus memegang teguh tiga prinsip dasar, yakni bersih, terjangkau, dan andal, serta berjalan dalam koridor Pasal 33 UUD 1945.
"Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) tidak boleh identik dengan energi mahal, dan transisi energi tidak boleh membuat industri kita tergantung pada teknologi luar," tegasnya.
Dorong Pemerataan Akses di Indonesia Timur dan Kepastian Hukum
Diskusi tersebut juga menghimpun berbagai pandangan dari anggota parlemen, akademisi, hingga praktisi lingkungan. Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Faujia Helga mengaitkan pembangunan infrastruktur listrik di wilayah Indonesia timur seperti Papua Barat Daya sebagai bentuk keadilan sosial dan kehadiran negara.
Sementara itu, Anggota DPR RI Anton Sukartono Surrato menekankan pentingnya kepastian regulasi dalam pembentukan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) serta RUU Ketenagalistrikan demi menyederhanakan perizinan dan menarik investasi swasta.
Di sisi teknis dan lingkungan, Guru Besar FT UI Prof. Widodo Wahyu Purwanto serta perwakilan Pandawara Group Ikhsan Destian turut menyoroti penataan regulasi subsidi energi serta potensi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (waste to energy) dari hulu ke hilir.
Ibas berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan konkret yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar energi masa depan, Indonesia harus menjadi pemilik masa depan energi," pungkas Ibas. (H-2)
