Imigrasi Kembangkan Pagar Digital untuk Awasi Perlintasan di Kawasan Perbatasan

ilustrasi pagar digital.(MI)

DIREKTORAT Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tengah mengembangkan konsep “pagar digital” untuk memperkuat pengawasan perlintasan di wilayah perbatasan Indonesia.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko mengatakan penggunaan teknologi menjadi penting karena Indonesia memiliki wilayah perbatasan darat yang sangat luas dan sulit diawasi hanya dengan penjagaan fisik.

Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia, Timor-Leste, dan Papua Nugini dengan panjang wilayah perbatasan mencapai sekitar 3.111 kilometer. Kondisi tersebut membuat masih terdapat sejumlah jalur tidak resmi yang digunakan masyarakat untuk melintas.

“Batasnya darat, enggak mungkin kita lakukan sebegitu. Maka oleh karena itu tantangannya itu kan banyak sekali jalur-jalur tikus untuk kehidupan manusia,” kata Hendarsam dalam press briefing di Kantor Imigrasi, Rabu (12/8).

Menurutnya, pengawasan juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat di wilayah perbatasan. Di sejumlah kawasan, masyarakat dari dua negara memiliki hubungan kekerabatan dan tinggal dalam satu wilayah yang secara administratif terpisah oleh batas negara. “Contoh seperti di PNG atau di Timor-Leste, di perbatasan itu terbelah oleh dua negara. Tapi itu orangnya satu darah, satu kampung. Balik-balik aja mereka ke situ,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Imigrasi mulai memanfaatkan teknologi drone. Teknologi tersebut ditujukan untuk memantau pergerakan orang maupun aktivitas di wilayah perbatasan yang sulit dijangkau petugas.

Hendarsam mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengembangkan teknologi drone dalam negeri. “Kita sudah melakukan pertemuan intensif dengan teman-teman kita ITB. Untuk melakukan hal tersebut, kami yakin anak-anak bangsa kita mampu untuk melakukan hal tersebut,” katanya.

Menurutnya, teknologi drone yang dikembangkan dapat menggunakan tenaga surya sehingga memungkinkan pengoperasian dalam waktu panjang. “Nah, ini yang nanti kita butuhkan tinggal kita tambahkan alat untuk VR. Base Reconnection-nya juga kita tambahkan di situ,” ujarnya.

Teknologi tersebut nantinya diharapkan dapat merekam pergerakan orang yang melintas di titik-titik tertentu dan memasukkan datanya ke dalam sistem pengawasan Imigrasi.

“Paling tidak setiap orang yang lewat keluar masuk wilayah di tempat-tempat tertentu itu masuk ke bank data kita. Masuk ke command center kita. Siapa yang melintas hari itu, pergerakannya, ada anomali atau tidak. Itu kita lakukan,” kata Hendarsam.

Data tersebut akan menjadi dasar bagi Imigrasi untuk melakukan deteksi dini dan tindakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran di wilayah perbatasan. Hendarsam menilai pengembangan teknologi tersebut diperlukan karena karakteristik perbatasan Indonesia berbeda dengan negara lain. Karena itu, pengawasan perbatasan membutuhkan pendekatan yang inovatif dan progresif. “Kita perlu melakukan sesuatu yang lebih inovatif dan progresif terkait dengan hal tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan Imigrasi juga mendorong pengembangan teknologi dalam negeri untuk kebutuhan pengawasan perbatasan, dibandingkan sepenuhnya bergantung pada produk dari luar negeri. “Kami yakin kita bisa lakukan itu dibanding kita pakai produk-produk dari luar,” katanya. (Dev/P-3)