14 hours ago
3
Wakil Ketua DPRRI Cucun Ahmad Syamsurijal bersama Rektor UPI, Didi Sukyadi.(MI/Naviandri)
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan, bahwa Indonesia tidak sedang semata-mata kekurangan guru. Namun masalahnya justru berada pada soal di mana guru ditempatkan dan apakah penempatannya sesuai kebutuhan.Di satu daerah tenaga pendidik bisa berlebih, sementara di daerah lain sekolah masih kelimpungan mencari guru untuk mata pelajaran tertentu.
Cucun menilai ketimpangan distribusi guru menunjukkan ada yang belum beres dalam tata kelola rekrutmen. Negara, tidak cukup sekadar membuka formasi dan mengangkat guru. Kebutuhan riil di setiap daerah harus menjadi pijakan. “jadi jangan rekrut-rekrut tetapi tidak sesuai dengan formasi yang diinginkan. Rekrutmen harus match dengan kebutuhan daerah,” tegas Cucun di acara Masa Orientasi Kampus dan Kuliah Umum (Mokaku) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2026 Selasa (18/8).
Pernyataan tegas yang disampikan wakil rakyat dari Dapil Jabar ini menyinggung pada satu persoalan yang selama bertahun-tahun berulang terkait jumlah guru, formasi, dan lokasi kebutuhan tidak selalu bertemu pada titik yang sama. Cucun menilai problem pendidikan tidak bisa terus-menerus disederhanakan menjadi persoalan ketersediaan anggaran. Mandat anggaran pendidikan sudah jelas. Yang tak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran.
“Dalam konteks ini, UPI dinilai mempunyai posisi strategis. Kampus yang dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan keguruan itu memiliki pengalaman akademik sekaligus akses terhadap persoalan pendidikan di lapangan. Yang paham tentang pendidikan ini adalah UPI. Jadi kita perlu meningkatkan public participation, sekaligus bertemu dengan para pelaku pendidikan untuk mendapatkan masukan apa yang harus kami masukkan dalam undang-undang yang sedang berjalan,” paparnya.
Dorongan kepada UPI tersebut datang ketika DPR RI tengah menyusun regulasi terkait sistem pendidikan nasional. Artinya, perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi pemasok sumber daya manusia. Pengetahuan akademik dan temuan lapangan semestinya ikut menentukan arah kebijakan.
Data UPI memperlihatkan besarnya ekosistem pendidikan di kampus tersebut. Total mahasiswa UPI tahun ini mencapai 13.860 orang, terdiri atas 11.556 mahasiswa S1, 1.564 mahasiswa pendidikan profesi, 471 mahasiswa S2, 161 mahasiswa S3, dan 108 mahasiswa D4. Angka itu menunjukkan kapasitas besar yang dimiliki UPI. Namun, jumlah mahasiswa yang besar tidak serta-merta menjawab persoalan ketimpangan guru.
PEKERJAAN RUMAH
Rektor UPI Didi Sukyadi tidak menampik rumitnya persoalan tersebut, kekurangan guru di sejumlah daerah masih menjadi pekerjaan rumah. Namun, kampus tidak memiliki kewenangan untuk membereskan seluruh mata rantai persoalan tersebut.
“Masalah pendidikan di Indonesia saat ini sangat-sangat kompleks. Kalau UPI, terutama terkait dengan kekurangan guru, tidak bisa membantu secara keseluruhan. Kontribusi UPI selama ini antara lain dilakukan melalui praktik mengajar mahasiswa di sekolah-sekolah yang membutuhkan. Skema tersebut menjadi jembatan antara dunia kampus dan kebutuhan pendidikan di lapangan. Tetapi praktik mengajar mahasiswa jelas bukan solusi permanen bagi problem distribusi guru, ini lebih menyerupai tambalan terhadap kebutuhan yang mendesak.
“Persoalan utamanya tetap berada pada kebijakan pemerintah, bagaimana menghitung kebutuhan guru secara presisi, membuka formasi berdasarkan kebutuhan, kemudian memastikan tenaga pendidik ditempatkan di wilayah yang memang membutuhkan. Saya pun mengakui penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan keputusan di tingkat yang lebih tinggi. Masalah yang saya sebut itu tentu hanya bisa diselesaikan secara politik,” paparnya.
PARADOKS PENDIDIKAN
Di sinilah paradoks pendidikan Indonesia terlihat. Negara memiliki perguruan tinggi yang terus mencetak calon guru. UPI sendiri memiliki ribuan mahasiswa dalam berbagai jenjang pendidikan. Namun, pada saat bersamaan, sejumlah daerah masih menghadapi kekurangan guru.
Persoalannya dengan demikian bukan sekadar berapa banyak guru yang dicetak, melainkan apakah lulusan tersebut terserap sesuai kebutuhan dan apakah kebijakan pemerintah mampu mengarahkan distribusinya. Jika rekrutmen berjalan tanpa membaca peta kebutuhan daerah, ketimpangan akan terus berulang. Sekolah di wilayah tertentu bisa memiliki tenaga pendidik berlebih, sementara sekolah lain kekurangan guru untuk mata pelajaran yang sama.
Cucun berharap UPI ikut mengambil bagian dalam memperbaiki situasi tersebut. Ia juga mengingatkan mahasiswa baru agar tidak menjadikan ijazah sebagai tujuan akhir pendidikan. Bukan mencetak menjadi orang hebat, tetapi menjadi orang yang bermanfaat. Jadi ukurannya bukan ijazah, tetapi mereka harus menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk lingkungannya.
