1 day ago
1
Profesor riset BRIN dan pendiri National Battery Research Institute (NBRI) Evvy Kartini berbicara dalam forum International Battery Summit di Jakarta.(Dok International Battery Summit )
Transisi energi di sektor transportasi sering kali dikemukakan sebagai solusi instan bagi krisis iklim. Di Indonesia, narasi ini diterjemahkan secara masif melalui percepatan adopsi kendaraan listrik.
Namun, di balik berbagai program dan kebijakan pemerintah terkait kendaraan listrik yang ambisius, terselip pertanyaan mendasar: apakah transisi ini dapat berlangsung tanpa bias, terutama ketika elektrifikasi lebih banyak diterapkan pada kendaraan pribadi?
The Institute for Transportation and Development Policy mengutip laporan Climate Policy Initiative (CPI) yang menyatakan bahwa investasi, baik berupa pendanaan domestik maupun internasional, untuk kendaraan pribadi pada 2023 empat kali lebih besar dibandingkan investasi untuk transportasi publik berbasis jalan dan rel. Bahkan, pengembangan kawasan dan infrastruktur berorientasi transportasi hanya memperoleh 0,26% dari total pembiayaan transportasi secara keseluruhan.
Isu tersebut akan dikupas dalam diskusi panel bertajuk “Bagaimana Pemerintah Indonesia Dapat Mendukung Industri Baterai Nasional dan Ekosistem Kendaraan Listrik (EV)?” yang diselenggarakan dalam rangkaian International Battery Summit (IBS) 2026 pada 26–28 Agustus 2026 di Jakarta. Acara pameran dan konferensi terkait ekosistem baterai dan transisi energi tersebut diselenggarakan oleh National Battery Research Institute (NBRI) bersama Asosiasi Ekosistem Baterai Indonesia, dan Indonesia Battery Corporation (IBC).
Selain itu, terdapat sesi ESG, Circular Economy & Battery Passport. Forum ini mempertemukan pemerintah, industri, akademisi, peneliti, serta pemangku kepentingan lainnya. Berbagai topik yang dikupas berada dalam payung tema “Empowering the Energy Transition through Advanced Battery Technology, Renewable Energy, Storage & E-mobility.”
Acara tersebut akan menghadirkan 100 pembicara serta pemangku kepentingan dari lebih dari 35 negara. Diskusi akan berfokus pada perkembangan teknologi baterai, manufaktur, bahan baku, penyimpanan energi, energi terbarukan, kendaraan listrik, investasi, hingga pengembangan ekonomi sirkular dan pengelolaan baterai pada akhir masa pakainya.
Dalam diskusi bertajuk “Bagaimana Pemerintah Indonesia Dapat Mendukung Industri Baterai Nasional dan Ekosistem Kendaraan Listrik (EV)?”, akan berbicara Koordinator Kelompok Kerja Lintas Batas dan Konvensi pada Direktorat Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3, Kementerian Lingkungan Hidup, Amelia Rachmatunisa.
Sebelumnya, Amelia mengungkapkan bahwa pertumbuhan kendaraan listrik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat pesat dan diperkirakan akan terus meningkat seiring keterbatasan BBM akibat situasi global. Kondisi tersebut mendorong masyarakat mulai mencari alternatif pengganti, salah satunya melalui penggunaan energi listrik.
Setiap kendaraan, kata Amelia, memiliki masa pakai atau lifetime. Pada akhirnya, komponen utama, seperti baterai, akan memasuki fase akhir penggunaan dan menjadi limbah yang perlu dikelola secara tepat.
Kini, paradigma pengelolaan limbah berbasis daur ulang mulai diterapkan dengan memanfaatkan material yang masih dapat digunakan kembali setelah masa pakainya berakhir. Indonesia telah memiliki sejumlah aturan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam aspek limbah B3. Namun, pengaturan tersebut dinilai belum secara spesifik mengakomodasi limbah baterai kendaraan listrik, khususnya baterai berbasis litium.
“Ini memang menjadi tantangan ke depan, bagaimana kita menyiapkan pengelolaannya,” ujar Amelia.
Amelia menjelaskan, sumber limbah baterai ke depan tidak hanya berasal dari sektor industri, tetapi juga dari masyarakat sebagai pengguna kendaraan listrik. Hal ini menuntut kesiapan sistem pengelolaan yang mencakup proses pengumpulan hingga pengolahan.
Mekanisme pengumpulan, seperti melalui bengkel maupun skema trade-in, menurut dia, dapat menjadi salah satu solusi agar baterai bekas tidak dibuang sembarangan dan dapat masuk ke dalam sistem pengelolaan yang tepat.
Amelia juga menegaskan bahwa upaya pengurangan limbah perlu dilakukan sejak tahap awal dengan memilih bahan baku yang dapat didaur ulang. Dengan demikian, limbah yang dihasilkan pada akhir siklus penggunaan masih memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan kembali secara optimal.
Sementara itu, fisikawan sekaligus profesor riset BRIN dan pendiri NBRI, Evvy Kartini, menyatakan bahwa selain isu tata kelola limbah baterai, Indonesia juga memiliki pekerjaan rumah yang tidak kalah mendasar. Sebagai negara yang memiliki cadangan sekaligus menjadi salah satu produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia tidak serta-merta menjadi produsen kendaraan listrik.
Kendaraan listrik yang kini beredar di jalanan Indonesia sebagian besar bukan hasil produksi domestik. Isu-isu tersebut, menurut Evvy, akan dikupas dalam berbagai diskusi pada IBS 2026.
“Transisi energi, termasuk yang melibatkan kendaraan listrik, merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi berkelanjutan. Forum ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat perannya, tidak hanya sebagai produsen material dan produk terkait baterai, tetapi juga sebagai pusat teknologi, inovasi, riset, dan pengembangan industri yang berkelanjutan,” kata Evvy.(X-6)
