Jampidsus Disorot, Setara Institute Minta Kejagung Tunjukkan Akuntabilitas

Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi (tengah)(MI/ROMMY PUJIANTO)

KETUA Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi meminta agar Kejaksaan Agung (Kejagung) menunjukkan komitmen pada transparansi dan akuntabilitas terkait polemik yang menyeret Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Hendardi meminta korps adhyaksa untuk menjaga kepercayaan masyarakat. 

Hendardi menegaskan bahwa rangkaian peristiwa mulai dari penggeledahan oleh Kortas Tipikor Polda Metro Jaya, temuan uang asing dan logam mulia di properti milik Jampidsus di Sentul, Jawa Barat, tidak bisa dipandang sebagai kejadian biasa.

"Kejaksaan Agung tidak boleh berlindung di balik asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Asas praduga tak bersalah adalah prinsip yang melindungi hak setiap orang dalam proses peradilan, bukan tameng institusional untuk menolak kritik atau menghindari pengawasan masyarakat," ujar Hendardi melalui keterangan tertulisnya, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya standar akuntabilitas dalam perkara ini harus jauh lebih tinggi karena menyangkut integritas lembaga yang menjadi salah satu pilar utama penegakan hukum di Indonesia.

Hendardi juga menyoroti imbauan Kejaksaan Agung sebelumnya yang meminta masyarakat untuk tidak membangun opini. 

Ia menilai temuan aset berupa mata uang asing dan logam mulia oleh penyidik merupakan fakta hukum yang wajar. Oleh karena itu, publik dinilai memiliki hak konstitusional untuk mengawasi jalannya proses hukum tersebut.

"Alih-alih meminta masyarakat berhenti beropini, Kejaksaan Agung semestinya menjelaskan secara terbuka dan mendukung pengungkapan perkara hingga tuntas agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi dapat dipulihkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Hendardi mengungkapkan keprihatinan terkait dugaan pengerahan personel TNI yang mendatangi Polda Metro Jaya pada dini hari. 

Hendardi menilai insiden ini bukan lagi sekadar konflik antar-institusi atau tindakan perintangan penyidikan (obstruction of justice) biasa. Merespons situasi tersebut, Hendardi Institute mendesak Presiden Prabowo Subianto selaku Panglima Tertinggi untuk segera mengambil langkah tegas.

"Presiden sebagai Panglima Tertinggi harus segera memerintahkan penarikan seluruh personel TNI dari segala bentuk keterlibatan dalam proses penegakan hukum yang tidak menjadi kewenangannya, sekaligus memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap dugaan intervensi tersebut," pungkas Hendardi. (H-4)