ilustrasi(Antara)
Komisaris Independen PT PLN, Ali Masykur Musa, menegaskan bahwa kedaulatan sebuah bangsa di masa kini tidak lagi hanya diuji oleh kemampuan mempertahankan wilayah teritorial. Ujian sesungguhnya terletak pada kemampuan negara menyediakan pangan, menguasai teknologi, mengelola sumber daya alam, membangun industri, hingga memastikan ketersediaan energi yang merata bagi seluruh rakyat.
Menurut Ali, tema peringatan HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” membawa pesan mendalam tentang alasan mendasar berdirinya Republik. Ia menekankan bahwa kemerdekaan harus menghasilkan kedaulatan, kedaulatan menghadirkan keadilan, dan keadilan membuka jalan menuju kemakmuran.
Dalam refleksinya mengenai kebangsaan, Ali Masykur Musa berangkat dari kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Keberagaman suku, agama, dan budaya merupakan kekayaan sekaligus potensi keretakan jika tidak memiliki titik temu atau kalimatus sawa’.
“Bagi Indonesia, rumah itu adalah Pancasila. Pancasila bukan hasil kompromi yang harus dicurigai, melainkan ruang untuk mempertemukan agama dengan kebangsaan, serta hak individu dengan kepentingan bersama,” ujar Ali.
Ia menambahkan bahwa dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU), nilai-nilai tawassuth (jalan tengah), tawazun (keseimbangan), tasamuh (toleransi), dan i'tidal (keadilan) sangat relevan dalam kehidupan berbangsa.
Energi sebagai Infrastruktur Peradaban
Ali melihat hubungan langsung antara kemerdekaan dan ketersediaan energi. Baginya, listrik bukan sekadar komoditas, melainkan bagian dari infrastruktur peradaban yang memungkinkan anak-anak belajar, ekonomi desa tumbuh, dan industri bekerja.
Tantangan besar saat ini adalah transisi energi. Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah seperti matahari, air, panas bumi, dan angin. Namun, Ali mengingatkan bahwa memiliki sumber daya tidak otomatis berarti berdaulat. “Kedaulatan lahir ketika sumber daya tersebut dikelola menjadi kemampuan nasional melalui teknologi, jaringan, pembiayaan, dan kebijakan yang konsisten,” tegasnya.
Target RUPTL PLN 2025-2034:
- Tambahan kapasitas pembangkit: 69,5 Gigawatt (GW).
- Porsi EBT dan sistem penyimpanan: 76 persen.
- Detail: 42,6 GW EBT dan 10,3 GW sistem penyimpanan energi.
- Transisi Energi dengan Wajah Manusia
Ali menekankan bahwa transformasi energi tidak boleh hanya indah di atas kertas, tetapi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia mencontohkan fasilitas SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) yang harus mudah digunakan dan memberikan rasa aman bagi pengguna.
“Transisi energi harus mempunyai wajah manusia. Keberhasilan infrastruktur tidak hanya diukur dari keberadaannya, tetapi dari pengalaman orang yang menggunakannya,” tuturnya. Hal ini berkaitan erat dengan aspek keadilan, di mana pembangunan energi harus memikirkan pemerataan hingga ke pulau-pulau kecil dan daerah terpencil.
Menutup pemikirannya, Ali Masykur Musa mengajak Indonesia untuk tidak sekadar menjadi pasar teknologi energi baru. Kedaulatan dan kemakmuran sejati akan tercapai jika transformasi energi dibarengi dengan penguatan industri nasional, mulai dari produksi komponen dalam negeri hingga keterlibatan UMKM dalam rantai nilai ekonomi hijau.
Dalam RUPTL 2025-2034, pembangunan puluhan ribu kilometer sirkuit transmisi direncanakan untuk menghubungkan potensi EBT dengan pusat kebutuhan. “Jaringan listrik bukan hanya bentangan kabel, ia menghubungkan potensi dengan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (E-3)


















































