4 hours ago
2
ilustrasi(Antara)
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melaporkan sebanyak 2.592 hektare lahan pertanian di wilayahnya terdampak kekeringan akibat musim kemarau yang melanda tahun ini. Angka tersebut diperkirakan masih akan bertambah mengingat puncak musim kemarau diprediksi berlangsung hingga September 2026.
Sub Koordinator Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Dodo Hadi Triwardoyo, menyatakan bahwa data luasan lahan terdampak saat ini masih bersifat sementara. Pihaknya terus melakukan pendataan intensif di lapangan seiring dengan berjalannya siklus musim kemarau.
"Data ini bersifat sementara dan berpotensi meluas seiring siklus musim kemarau berlangsung. Kami masih terus mendata di lapangan," ujar Dodo di Cikarang, Selasa (29/7).
Sebaran Wilayah Terdampak
Kekeringan ini dipicu oleh krisis air pada saluran irigasi yang menyebabkan pasokan ke areal persawahan menurun drastis. Kondisi ini memaksa sejumlah petani melakukan panen dini guna menghindari kerugian materi yang lebih besar akibat gagal panen total.
Berdasarkan data Dinas Pertanian, wilayah utara Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang paling mendominasi dampak kekeringan pada lahan irigasi teknis. Sementara wilayah selatan didominasi oleh sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada curah hujan.
| Utara | Pebayuran, Tambelang, Cabangbungin, Sukatani, Sukawangi | Irigasi Teknis (Penurunan Debit) |
| Selatan | Serang Baru, Cibarusah, Bojongmangu | Sawah Tadah Hujan |
Langkah Mitigasi dan Bantuan Asuransi
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan dampak kerugian petani:
- Irigasi Darurat: Memetakan sumber air dan menyiagakan pompa air untuk menyuplai lahan yang masih memungkinkan diselamatkan.
- Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP): Menyiapkan perlindungan asuransi dengan target seluas 1.500 hektare untuk memberikan kompensasi bagi petani yang mengalami gagal panen.
- Diversifikasi Tanaman: Mengimbau petani di wilayah krisis air untuk beralih dari tanaman padi ke komoditas hortikultura yang lebih hemat air.
- Normalisasi Saluran: Berkoordinasi dengan BBWS, PJT II, dan Kementerian PU untuk melakukan normalisasi pada saluran irigasi yang mengalami penurunan fungsi.
Dinas Pertanian meminta petani meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan kondisi ketersediaan air di wilayah masing-masing agar bantuan pompa dapat didistribusikan secara tepat sasaran. Dodo berharap koordinasi lintas sektor ini dapat meminimalkan luas lahan yang terdampak puso (gagal panen) sekaligus menjaga stabilitas produktivitas pangan di Kabupaten Bekasi selama musim kemarau berlangsung. (Ant/E-3)
