3 hours ago
3
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro(Antara)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar kepala daerah. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menangkap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, dalam operasi yang berlangsung pada Rabu (29/7/2026).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi kebenaran operasi senyap tersebut. Penangkapan Anom Widiyantoro tercatat sebagai OTT ke-18 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.
“Benar," ujar Fitroh Rohcahyanto singkat saat memberikan keterangan kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.
Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK kini memiliki waktu 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif guna menentukan status hukum dari pihak-pihak yang terjaring dalam operasi tersebut.
Ironi Komitmen Pencegahan Korupsi
Penangkapan ini menjadi ironi mengingat Bupati Anom Widiyantoro sebelumnya sempat menunjukkan sikap kooperatif dalam upaya pencegahan korupsi. Pada 16 Juni 2025, KPK pernah menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Bupati Pemalang dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, KPK secara spesifik menyoroti tiga titik rawan korupsi di lingkungan Pemkab Pemalang, yaitu:
- Proses penganggaran.
- Pengadaan barang dan jasa.
- Pengelolaan sumber daya manusia (SDM).
Kala itu, Anom Widiyantoro menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan total demi kesejahteraan masyarakat. Ia bahkan menyatakan telah mengambil pelajaran berharga dari kasus hukum yang menjerat Bupati Pemalang periode 2021-2025, Mukti Agung Wibowo, yang juga ditangkap KPK dalam kasus serupa.
“Kejadian terdahulu membuat kami bersama-sama untuk serius melakukan perbaikan sehingga dorongan KPK dapat membuat kami lebih percaya diri agar dapat senafas dan seirama,” kata Anom dalam pertemuan pada Juni 2025 tersebut.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan mendalam. Informasi mengenai detail konstruksi perkara dan barang bukti yang diamankan akan disampaikan dalam konferensi pers resmi setelah status hukum pihak-pihak yang ditangkap ditetapkan.
