Wapres Gibran dan Deputi PM Kamboja Bahas Reformasi Birokrasi hingga TPPO

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) saat menerima kedatangan Deputi PM Kamboja Hun Many, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/7).(MI/Dok Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden)

WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan Kamboja yang mencakup berbagai sektor krusial. Fokus kolaborasi ini meliputi reformasi birokrasi, pengembangan kepemudaan dan olahraga, hingga penanganan serius terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berkaitan dengan praktik penipuan daring (online scam).

Hal tersebut menjadi poin utama dalam pertemuan antara Wapres Gibran dengan Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Pelayanan Sipil Kerajaan Kamboja, Hun Many, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/7). Pertemuan ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempererat kemitraan bilateral serta memperkuat solidaritas antarnegara anggota ASEAN.

Transformasi Digital dan Pelayanan Publik

Dalam diskusi tersebut, Wapres Gibran menekankan bahwa reformasi birokrasi, khususnya transformasi digital, merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Ia berharap kerja sama dengan Kamboja di bidang ini dapat diperdalam untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien.

“Kami ingin memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kita ingin birokrasi yang lebih gesit, bebas korupsi, dan juga transparan,” ujar Gibran. Menurutnya, digitalisasi adalah kunci utama untuk menghadirkan pemerintahan yang akuntabel.

Kolaborasi Olahraga dan Fasilitas di Solo

Selain urusan birokrasi, sektor kepemudaan dan olahraga turut menjadi sorotan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, yang turut mendampingi, mengungkapkan bahwa Kamboja memiliki minat besar terhadap pengembangan olahraga disabilitas.

Deputi PM Hun Many secara khusus menyatakan ketertarikannya untuk memanfaatkan fasilitas olahraga di Kota Solo guna meningkatkan kapasitas atlet disabilitas Kamboja. Fasilitas di Solo dinilai sebagai salah satu yang terbaik di kawasan Asia Tenggara.

Penanganan TPPO dan Online Scam

Isu perlindungan warga negara juga menjadi agenda mendesak. Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta menjelaskan bahwa kedua negara berkomitmen memperkuat penanganan TPPO yang kerap menjerat warga negara dalam praktik online scam di Kamboja. Kerja sama ini dipastikan akan terus berlanjut dan diperketat guna memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh Duta Besar Kamboja untuk Indonesia Tean Samnang, Sekretaris Negara Kementerian Pelayanan Sipil Kamboja Sok Sabayna, serta jajaran pejabat tinggi dari kedua negara. Pemerintah berharap kolaborasi ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. (Z-1)