3 hours ago
2
ilustrasi(Medcom)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan intensitas tinggi dalam melakukan penindakan sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data yang dihimpun, lembaga antirasuah ini telah melakukan serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjaring puluhan pihak, mulai dari pejabat kementerian, penegak hukum, hingga belasan kepala daerah.
Awal Tahun: Skandal Pajak dan Kepala Daerah
KPK membuka tahun 2026 dengan OTT pertama pada 9-10 Januari. Dalam operasi tersebut, delapan orang ditangkap terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan untuk periode 2021-2026.
Masih di bulan Januari, KPK melanjutkan penindakan dengan menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, dalam OTT kedua. Tak lama berselang, Bupati Pati, Sudewo, terjaring dalam OTT ketiga.
Februari: Pejabat Kemenkeu dan Hakim PN Depok
Memasuki Februari 2026, fokus KPK mengarah pada sektor perpajakan dan peradilan. OTT keempat menyasar Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di bulan yang sama, OTT kelima menjaring Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai yang saat itu menjabat Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
Sektor peradilan juga tidak luput dari pengawasan. Dalam OTT keenam, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, serta Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan.
Maret - April: Rentetan Kepala Daerah Terjaring
Selama bulan Maret 2026 yang bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, KPK melakukan tiga operasi berbeda yang menangkap tiga bupati sekaligus, yakni:
- Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (OTT ketujuh).
- Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (OTT kedelapan).
- Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman (OTT kesembilan).
Pada April 2026, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menjadi target dalam OTT ke-10. Setelah periode intensif tersebut, KPK tercatat tidak melakukan operasi tangkap tangan sepanjang Mei 2026.
Juni: Penyerahan Diri Pejabat dan Pengembangan Kasus
Aktivitas penindakan kembali meningkat pada Juni 2026. Salah satu momen menonjol adalah menyerahnya Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, setelah KPK melakukan operasi terkait instansinya.
Daftar tangkapan berlanjut dengan:
- Bupati Muara Enim, Edison (OTT ke-12).
- ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (OTT ke-13), yang merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya.
- Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby (OTT ke-14), yang juga menyerahkan diri ke pihak berwenang.
Juli: Tiga Bupati Kembali Ditangkap
Hingga Juli 2026, KPK terus memperpanjang daftar penindakan terhadap kepala daerah. Tiga bupati ditangkap dalam waktu yang berdekatan, yaitu:
- Bupati Langkat, Syah Afandin alias Ondim (OTT ke-15).
- Bupati Sukoharjo, Etik Suryani (OTT ke-16).
- Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (OTT ke-17).
- Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro (OTT ke-18)
Rentetan operasi ini menegaskan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi di berbagai lini pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sepanjang semester pertama tahun 2026.
