Kepuasan Publik Turun Jelang 2 Tahun Pemerintahan Prabowo, Pakar Desak Evaluasi Menteri

Kabinet Merah Putih.(Antara)

MENJELANG dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, jajaran Kabinet Merah Putih didesak segera dievaluasi dan di-reshuffle. Desakan itu muncul seiring penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, terutama pada bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tiga sektor tersebut paling langsung dirasakan masyarakat sehingga buruknya kinerja turut memengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

“Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, menteri di tiga bidang tersebut layak dievaluasi. Sebab, para menteri di tiga bidang itu memberi kontribusi terhadap turunnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo,” kata Jamiluddin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/9).

Dia menyoroti sektor ekonomi yang dinilai menjadi salah satu penyumbang utama turunnya kepuasan publik. Berdasarkan survei Agustus 2026, sebanyak 52,9% masyarakat menyatakan tidak puas terhadap kinerja ekonomi pemerintah. Kondisi tersebut dipengaruhi antara lain oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan penurunan daya beli.

“Bidang ekonomi paling dirasakan masyarakat, khususnya kelas bawah dan menengah. Bahkan, bagi sebagian kelas menengah, penghasilannya cukup untuk biaya hidup sebulan saja sudah merasa bersyukur,” ujarnya.

Di bidang politik, Jamiluddin menyinggung penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 menjadi 78,19 poin, turun 1,62 poin dibandingkan 2024. Sementara dalam penegakan hukum, publik dinilai masih melihat adanya ketidakadilan serta persoalan suap dan penyalahgunaan wewenang. “Akibatnya, publik menilai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” katanya.

Menurut Jamiluddin, kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi Presiden untuk menentukan menteri yang masih layak dipertahankan. Evaluasi, lanjut Jamiluddin, tidak cukup hanya menyasar para menteri. Keberadaan wakil menteri juga perlu ditinjau karena kontribusi sebagian besar wamen dinilai belum terlihat jelas oleh publik.

“Evaluasi sebaiknya juga dilakukan kepada wakil menteri. Sebab, hingga saat ini publik tidak mengetahui apa yang dikerjakan mayoritas wakil menteri yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah menteri,” ujarnya.

Jamiluddin bahkan mendorong Presiden Prabowo menghapus seluruh posisi wakil menteri sebagai bagian dari efisiensi pemerintahan. Menurut dia, tugas wamen dapat dialihkan kepada pejabat eselon I seperti direktur jenderal atau deputi yang memiliki kapasitas dan integritas. “Para wakil menteri yang tidak jelas kinerjanya sudah selayaknya di-reshuffle. Bahkan demi efisiensi, semua wakil menteri ditiadakan,” tegasnya.

Dia menilai penghapusan posisi wamen juga dapat menghemat anggaran untuk dialihkan ke kebutuhan pembangunan yang lebih dirasakan masyarakat, seperti renovasi sekolah dan pembangunan jembatan desa.

“Dengan ditiadakan wakil menteri, efisiensi yang dicanangkan Prabowo benar-benar dilaksanakan di semua bidang. Dengan begitu, Prabowo sudah melakukan efisiensi tanpa pandang bulu,” katanya.

Jamiluddin menegaskan keputusan reshuffle maupun penghapusan jabatan wamen sepenuhnya berada di tangan Presiden. Namun, dia mengingatkan kepuasan publik berpotensi terus menurun jika evaluasi kabinet tidak dilakukan.

“Reshuffle menteri dan meniadakan posisi wakil menteri tampaknya memang realitas politik. Sekarang kembali ke Prabowo, mau reshuffle atau siap menerima kepuasan publik terhadap kinerjanya berpeluang turun lagi,” pungkasnya. (Dev/P-3)