KY Serahkan 14 Nama Calon Hakim Agung dan Ad Hoc 2026 ke DPR

Komisi Yudisial RI resmi menyerahkan daftar nama calon Hakim Agung (CHA) serta calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) dan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tahun 2026 kepada Komisi III DPR RI, Rabu (12/8).(Dok. Komisi Yudisial)

KOMISI Yudisial (KY) RI resmi menyerahkan daftar nama calon Hakim Agung (CHA) serta calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) dan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tahun 2026 kepada Komisi III DPR RI, Rabu (12/8). Penyerahan ini bertujuan agar para calon segera menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di parlemen.

Laporan tahapan seleksi tersebut disampaikan langsung oleh Anggota KY RI, Andi Muhammad Asrun, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan. Asrun menegaskan bahwa seluruh nama yang terpilih telah melewati proses seleksi ketat yang dimulai sejak pendaftaran daring pada Maret 2026.

Rangkaian seleksi meliputi administrasi, kualitas dengan metode blind review, pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, asesmen kepribadian, hingga wawancara terbuka. "Terhadap seleksi kualitas, kami terapkan prinsip akuntabel dan objektif dengan metode blind review, di mana identitas nama peserta dipotong dan hanya karyanya yang dinilai," ujar Asrun.

KY menyerahkan total 14 nama calon hakim. Untuk Kamar Pidana, terdapat empat nama yaitu Syamsul Arief, Sugiyanto, Sudharmawatiningsih, dan Dhifla Wiyani. Sementara untuk Kamar Perdata, nama yang diusulkan adalah Sobandi dan Nurnaningsih.

Pada Kamar Agama, KY meloloskan Musthofa dan Mamat Ruhimat. Sedangkan untuk Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak, terdapat tiga nama yakni Maftuh Effendi, L.Y. Hari Sih Advianto, dan Yeheskiel Minggus T.

Selain calon hakim agung, KY juga menyertakan nama calon hakim ad hoc. Edwin Partogi Pasaribu dan Roki Panjaitan lolos sebagai calon hakim ad hoc HAM, sementara Sudiyo lolos sebagai calon hakim ad hoc Tipikor.

Asrun berharap Komisi III DPR RI dapat segera memproses nama-nama tersebut. Ia meyakini para calon telah memenuhi kualifikasi integritas, kenegarawanan, dan keahlian teknis peradilan yang dibutuhkan untuk memperkuat Mahkamah Agung. (Z-10)