1 day ago
3
Tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.(Dok. MetroTv)
MASYARAKAT Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti berulangnya kecelakaan transportasi di sektor darat dan laut yang dipicu oleh lemahnya implementasi pengawasan di lapangan. Insiden terbaru, seperti tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, menjadi potret nyata belum terkendalinya risiko keselamatan pada angkutan perairan.
Wakil Sekjen MTI Bidang Keselamatan Transportasi, Ahmad Wildan, mengungkapkan bahwa seringnya kecelakaan di sektor laut terjadi karena investigasi tidak dilakukan secara menyeluruh, khususnya pada kapal-kapal pelayaran rakyat atau kapal kecil. Menurutnya, meski regulasi sudah ada, pengawasan di lapangan masih sangat rapuh.
“Kalaupun dilakukan investigasi dan penyebabnya terdeteksi, implementasi pengawasan di lapangan sangat lemah. Akibatnya, hazard yang sudah teridentifikasi tidak terkendali dengan baik,” ujar Wildan saat dihubungi, Minggu (19/7).
Kondisi di sektor transportasi darat dinilai lebih memprihatinkan. Wildan menyebut tidak ada mekanisme investigasi teknis pada kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) layaknya di sektor penerbangan. Penentuan penyebab kecelakaan selama ini hanya berdasarkan pendataan statistik umum tanpa data yang terukur secara saintifik.
“Di darat, penyimpulan penyebab hanya berdasarkan perkiraan faktor manusia, jalan, atau kendaraan dalam persentase general. Karena tidak ada sistem pengendalian hazard yang kuat, kecelakaan dengan penyebab yang sama terus berulang hampir setiap hari,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Pengamat Transportasi Deddy Herlambang menilai pengawasan di sektor penyeberangan laut memang masih minim. Ia juga menyoroti kendala anggaran yang menghambat fungsi pengawasan dan pembinaan di daerah.
Deddy mengungkapkan bahwa anggaran keselamatan di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di berbagai daerah sangat terbatas. “Bahkan ada yang anggarannya nol, sehingga pengawasan di sektor darat dan kereta api menjadi tidak maksimal,” pungkas Deddy. (Z-10)
