18 hours ago
4
Ketua Bidang OKP Kemahasiswaan, LSM, dan Ormas PB PMII M Muham Tahsir .(Dok. PB PMII)
PENGURUS Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengimbau mahasiswa dan masyarakat agar bijak dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Pengalaman unjuk rasa pada Agustus tahun lalu yang diwarnai perusakan, pembakaran, hingga penjarahan perlu menjadi pelajaran bersama agar substansi tuntutan tidak tergerus tindakan anarkis.
Ketua Bidang OKP Kemahasiswaan, LSM, dan Ormas PB PMII, M Muham Tahsir, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dilindungi dalam sistem demokrasi.
Meski demikian, sambung dia, pelaksanaannya wajib diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan menjaga ketertiban umum.
"Aksi demonstrasi belakangan ini perlu disikapi secara bijak, mengingat pengalaman aksi pada Agustus tahun sebelumnya yang ternyata diwarnai dengan aksi anarkis berupa pengerusakan dan pembakaran hingga penjarahan," kata Tahsir dalam keterangannya, Selasa (18/8).
Menurut Tahsir, aksi destruktif berpotensi mengaburkan pesan utama yang diusung gerakan mahasiswa.
Tindakan anarkis tidak hanya merusak fasilitas publik dan merugikan masyarakat, tetapi juga memperlebar polarisasi sosial serta mencoreng citra mahasiswa sebagai kelompok intelektual.
"Situasi ini tentu dapat menggeser substansi aspirasi menjadi tindakan destruktif serta memperlebar polarisasi sosial. Lebih jauh lagi, akan merusak citra mahasiswa dan demokrasi Indonesia," ujarnya.
KAJIAN BERBASIS DATA
Guna menjaga nilai kritis tanpa memicu konflik, PB PMII mendorong kalangan akademisi dan elemen masyarakat untuk mengoptimalkan kanal partisipasi publik lain yang tak kalah strategis.
Unjuk rasa jalanan diintegrasikan dengan pendekatan yang dinilai lebih solutif dan produktif.
"Mahasiswa dan masyarakat diharapkan mengutamakan penyampaian aspirasi secara damai dan konstitusional serta mempertimbangkan kegiatan alternatif yang lebih konstruktif, seperti kegiatan sosial, diskusi publik, dan aktivitas komunitas, sebagai bentuk partisipasi yang tetap produktif tanpa mengganggu ketertiban umum," kata Tahsir.
Dia berpesan agar mahasiswa tetap konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
Penyampaian gagasan yang diperkuat dengan data matang serta argumentasi ilmiah diyakini jauh lebih efektif dalam merawat kepercayaan publik.
"Penyampaian kritik yang berbasis data, argumentasi, dan dilakukan secara damai dinilai lebih mampu menjaga substansi perjuangan sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa," pungkasnya. (P-2)
