2 hours ago
2
Petugas berupaya memadamkan kebakaran lahan di Petuk Katimpun, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (11/8/2026).(ANTARA/AULIYA RAHMAN)
Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, resmi membentuk satuan tugas (satgas) khusus secara terpadu. Langkah strategis ini diambil untuk memberantas praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji, sekaligus memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut.
Bupati Barito Utara, Shalahuddin, menegaskan bahwa pembentukan satgas ini merupakan respons cepat dalam menghadapi musim kemarau. Menurutnya, diperlukan kesiapsiagaan penuh dari seluruh jajaran untuk menjaga stabilitas daerah.
"Menghadapi musim kemarau diperlukan kesiapsiagaan seluruh jajaran, baik dalam pencegahan dan penanganan karhutla maupun pengawasan distribusi energi," ujar Shalahuddin di Muara Teweh, Rabu (19/8).
Penguatan Patroli dan Pengawasan Distribusi
Dalam arahannya, Bupati meminta instansi terkait untuk segera memperkuat kesiapsiagaan personel pemadam kebakaran dan meningkatkan intensitas patroli, terutama di wilayah-wilayah yang tergolong rawan titik api.
Selain fokus pada bencana alam, Shalahuddin juga memberikan instruksi tegas terkait pengamanan energi. Ia meminta jajarannya segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi penimbunan, penyalahgunaan, atau pelanggaran dalam distribusi BBM dan elpiji agar dapat ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
"Ketersediaan energi dan keamanan masyarakat merupakan bagian penting yang harus dijaga bersama, terutama menghadapi kondisi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla," tambahnya.
Sinergi Lintas Sektoral
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y Tingan, menekankan bahwa tantangan karhutla dan krisis energi tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Ia mendorong adanya sinergi lintas sektoral yang kuat.
“Penanganan karhutla dan pengamanan distribusi BBM ini tidak bisa dilakukan secara sektoral. Kami meminta seluruh elemen, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum hingga masyarakat luas, untuk terus bahu-membahu dan bersinergi,” kata Felix.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap langkah pencegahan dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Selain menekan potensi bencana asap, pengawasan ketat terhadap distribusi BBM diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi dan kenyamanan masyarakat di seluruh wilayah Barito Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Barito Utara, Mochamad Ikhsan, memaparkan kondisi terkini serta sistem deteksi dini karhutla. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Distribusi, Mastur, menyampaikan laporan komprehensif terkait ketersediaan stok serta perkembangan harga BBM di tingkat lokal.
