Pemkot Bontang Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Rapat evaluasi MBG di Pemerintah Kota Bontang(Dok. Diskominfo Kota Bontang)

PEMERINTAH Kota Bontang bergerak cepat merespons insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa di beberapa sekolah. Langkah tegas ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Auditorium 3 Dimensi, Selasa (11/8) pagi.

Pertemuan strategis tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. Turut mendampingi Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Akhmad Suharto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dasuki, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abdu Safa Muha, serta Kepala Dinas Kesehatan dr. Toetoek Pribadi Ekowati.

Rakor ini menghadirkan jajaran Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, serta Kepala Sekolah se-Kota Bontang. Fokus utama pertemuan adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem pengawasan pangan dalam program MBG yang sedang berjalan.

Dalam pengarahannya, Wakil Wali Kota Agus Haris menegaskan bahwa Pemkot Bontang menaruh perhatian serius terhadap keselamatan dan kesehatan siswa. Ia menyatakan rakor ini digelar khusus sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mengusut tuntas penyebab insiden serta mencegah kejadian serupa terulang kembali.

"Keselamatan anak-anak kita adalah prioritas utama. Kejadian keracunan di beberapa sekolah menjadi catatan evaluasi yang sangat besar bagi kita semua. Hari ini kita duduk bersama untuk membenahi seluruh alur, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan di dapur, hingga distribusi di sekolah," tegas Agus Haris.

Agus Haris juga memberikan instruksi keras kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama penyedia makanan dan SPPG. Ia meminta agar standar keselamatan pangan (food safety) diterapkan secara ketat tanpa kompromi guna menjamin kualitas asupan gizi bagi para pelajar di Kota Bontang.

Hingga saat ini, pihak Dinas Kesehatan dan instansi terkait masih melakukan pendalaman terhadap penyebab pasti keracunan. Evaluasi ini diharapkan menghasilkan SOP baru yang lebih ketat dalam pengawasan distribusi makanan di lingkungan sekolah. (RO/Z-10)