18 hours ago
5
ilustrasi(Antara)
Penggunaan desil sebagai garis pembatas untuk menentukan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi dinilai bermasalah. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyebut proxy means test (PMT) atau uji kelayakan proksi memang berguna untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan, tetapi ketelitiannya tidak sama di seluruh distribusi.
Di sekitar batas desil 8 dan 9, katanya, perbedaan kondisi ekonomi antarrumah tangga bisa sangat tipis. Sedikit kesalahan dalam estimasi dapat membuat seseorang berpindah kelompok. Apalagi model pengeluaran hanya menjelaskan sebagian variasi kondisi ekonomi, sementara sisanya merupakan residual yang tidak tertangkap oleh model.
"Persoalan lain yang lebih mendasar, variabel seperti aset, kondisi rumah, listrik, dan pendidikan lebih banyak menggambarkan stok kesejahteraan masa lalu. Padahal kemampuan seseorang menghadapi kenaikan biaya BBM ditentukan oleh arus kas hari ini," ujar Yusuf saat dihubungi, Selasa (18/8).
Ia mencontohkan, orang yang memiliki rumah layak karena warisan belum tentu memiliki pendapatan yang cukup. Begitu juga pengemudi ojek daring yang secara aset terlihat relatif mapan, tetapi sangat sensitif terhadap biaya operasional harian.
"Model seperti ini bisa gagal menangkap guncangan ekonomi yang justru paling relevan dengan kebijakan BBM," katanya.
"Risikonya semakin besar karena satu klasifikasi digunakan untuk banyak program, mulai dari bantuan sosial sampai layanan pendidikan, kesehatan, dan sekarang BBM.
Kalau terjadi kesalahan klasifikasi, dampaknya tidak lagi berdiri sendiri," imbuhnya.
Kesalahan yang sama bisa memengaruhi beberapa hak sekaligus. Karena itu, menurut Yusuf, DTSEN sebaiknya diperlakukan sebagai tahap penyaringan awal, bukan sebagai keputusan final. Rumah tangga yang berada dekat garis batas perlu mendapat verifikasi tambahan dan mekanisme sanggah yang jelas.
Di sisi lain, transparansi metodologi juga penting. Pemerintah, kata Yusuf, tidak harus membuka seluruh formula sampai mudah dimanipulasi, tetapi setidaknya perlu menjelaskan variabel yang digunakan, cara pemeringkatan, serta hasil validasinya.
"Statistik kesalahan, termasuk tingkat inclusion error dan exclusion error, justru lebih penting untuk diketahui publik. Peneliti juga seharusnya bisa menguji model melalui akses data yang terkendali," jelasnya.
Kalau pemerintah ingin menggunakan karakteristik kendaraan sebagai salah satu indikator, Yusuf melihat ada kelebihannya. Kendaraan lebih mudah diamati dan diverifikasi dibandingkan status ekonomi yang sepenuhnya ditentukan oleh model.
"Tujuannya bukan mengganti DTSEN dengan satu indikator lain, tetapi membuat sistem verifikasi yang lebih kuat," katanya.
"Jadi, saya tidak mempersoalkan tujuan membuat subsidi lebih tepat sasaran. Yang perlu dipastikan adalah alat untuk menentukan siapa yang kehilangan akses harus cukup akurat. Kalau desain datanya belum siap, penghematan fiskal yang relatif terbatas justru bisa dibayar dengan salah sasaran yang besar dan menurunkan kualitas basis data yang kita butuhkan untuk melindungi kelompok rentan," pungkasnya. (E-3)
