Perlindungan Pekerja Dinilai Perkuat Produktivitas dan Daya Saing Industri Sawit

Ilustrasi(Dok Istimewa)

UPAYA memperkuat perlindungan dan keselamatan pekerja dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas sekaligus meningkatkan daya saing industri kelapa sawit nasional. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak lagi sekadar kewajiban, tetapi menjadi bagian penting dari keberlanjutan bisnis sawit.

Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Sumarjono Saragih mengatakan bahwa penerapan K3 di perkebunan dan pabrik kelapa sawit merupakan investasi strategis bagi keberlangsungan industri.

Menurut dia, perlindungan pekerja memberikan sejumlah manfaat, mulai dari menjaga kesehatan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, hingga mendukung penerapan prinsip keberlanjutan.

"Khusus di sektor sawit, sebenarnya aspek K3 sudah menjadi bagian dari standar keberlanjutan," kata Sumarjono di Jakarta, Rabu (12/8).

Sumarjono menilai penerapan K3 perlu dilakukan secara menyeluruh di seluruh rantai industri, baik di perkebunan maupun fasilitas pengolahan, termasuk yang berada di wilayah terpencil. Perlindungan juga harus mencakup pekerja korporasi, petani, serta tenaga kerja di perkebunan rakyat.

Ia mengatakan pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) turut mendorong peningkatan keselamatan pekerja sekaligus pengembangan kualitas sumber daya manusia di sektor sawit. Salah satunya dilakukan melalui Program Pelatihan Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus membangun budaya K3 yang lebih kuat di lingkungan industri sawit.

"Menurut saya, K3 harus terus menjadi perhatian dan menjadi bagian dari proses bisnis," ujarnya.

Sumarjono menambahkan, prinsip perlindungan dan keselamatan pekerja telah tercermin dalam berbagai regulasi serta skema sertifikasi keberlanjutan, termasuk Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Karena itu, K3 tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga menjadi salah satu indikator penting dalam membangun industri sawit yang berkelanjutan dan mampu bersaing di pasar global.

"Kalau kita berani mengatakan sustainable palm oil maka kita juga harus bertanya, bagaimana dengan perlindungan terhadap para pekerja? Karena itu adalah hak yang wajib dipenuhi termasuk hak atas jaminan sosial dan keselamatan kerja," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung mengatakan bahwa K3 merupakan salah satu komponen penting dalam pemenuhan standar sertifikasi ISPO maupun RSPO.

Namun, menurut dia, penerapan K3 semestinya tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif. Pelaksanaan K3 secara konsisten juga berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kondisi kerja yang lebih baik.

Tungkot menilai lingkungan kerja yang aman dapat meningkatkan kesejahteraan dan loyalitas pekerja. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi mendorong peningkatan produktivitas perusahaan.

"Jika K3 diterapkan dengan benar maka kesetiaan pekerja untuk bertahan di perusahaan tersebut akan terjadi dan produktivitas akan meningkat. Semua hal ini akan menyumbang pada keberlanjutan bisnis dan sosial," jelasnya.

Ia pun mendorong perusahaan untuk memastikan penerapan K3 berjalan secara konsisten hingga tingkat operasional. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan pekerja, tetapi juga dapat memperkuat kinerja dan reputasi industri sawit Indonesia.

Menurut Tungkot, berbagai instrumen pendukung sebenarnya telah tersedia, baik melalui standar ISPO dan RSPO maupun regulasi ketenagakerjaan yang ditetapkan pemerintah.

"Standar ISPO dan RSPO sudah ada. Peran pemerintah dalam mengondisikan pelaksanaan K3 juga sudah ada yakni perundang-undangan yang terkait dengan tenaga kerja. Jadi, tinggal implementasi di operasional perusahaan," pungkasnya. (H-2)