1 day ago
3
Guru piket diantara ruangan kelas yang kosong karena penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ).(Dok. MI/Susanto)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menegaskan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada Selasa, 18 Agustus 2026, bersifat fleksibel. Satuan pendidikan negeri dan swasta dapat menerapkan PJJ dengan tetap memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai rencana.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan kebijakan tersebut tidak bersifat wajib. Sekolah diberikan kewenangan untuk menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan.
“Para kepala satuan pendidikan negeri dan swasta dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada hari Selasa, 18 Agustus 2026,” kata Nahdiana saat dihubungi Media Indonesia, Senin (17/8)
Menurut dia, pelaksanaan PJJ tetap harus memperhatikan ketercapaian rencana pembelajaran. Dengan demikian, fleksibilitas tersebut tidak boleh mengurangi target pembelajaran yang telah ditetapkan sekolah.
Sekolah juga diminta melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan PJJ.
Jika muncul kendala, satuan pendidikan harus menyiapkan alternatif pembelajaran dengan berkoordinasi bersama kepala suku dinas pendidikan dan/atau kepala bidang yang mengampu satuan pendidikan.
Selain itu, komunikasi dengan orang tua atau wali murid dan warga satuan pendidikan harus dilakukan secara intensif. Langkah itu diperlukan agar pelaksanaan pembelajaran tetap terpantau dan berjalan efektif.
“Intinya fleksibilitas, tetapi ketercapaian pembelajaran tetap menjadi perhatian,” ujarnya.
Dengan ketentuan tersebut, PJJ pada 18 Agustus bukan kewajiban bagi seluruh sekolah. Satuan pendidikan dapat memilih menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan tetap memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. (H-3)
