Prabowo dan Jalan Kebangkitan Indonesia

Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si, Rektor USU(Dok.Pribadi)

DUNIA sedang memasuki fase yang tidak mudah. Perang Rusia vs Ukraina belum selesai, Timur Tengah masih tegang, perang dagang antarkekuatan besar makin terbuka, dan perubahan iklim mengganggu produksi pangan serta rantai pasok global. Dalam situasi seperti ini, setiap negara dipaksa untuk bertanya: seberapa jauh ia mampu bertahan dengan kekuatannya sendiri?

Pertanyaan itu menjadi salah satu benang merah pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2026. Presiden menyebut konflik geopolitik, perang dagang, gangguan rantai pasok, dan tekanan ekonomi mengharuskan Indonesia agar semakin mampu “berdiri di atas kaki kita sendiri”.

Kalimat itu menandai perubahan orientasi pembangunan. Indonesia tidak sedang menutup diri dari ekonomi dunia; yang sedang dibangun adalah kemampuan nasional agar keterbukaan tidak berubah menjadi ketergantungan. Dalam studi pembangunan, pendekatan ini dekat dengan gagasan developmental state: negara tidak menggantikan pasar, tetapi memastikan pasar bekerja untuk memperkuat kapasitas produksi nasional.

Bukan Kembali Menutup Diri

Kemandirian ekonomi sering disalahartikan sebagai autarki, seolah negara harus memproduksi semuanya sendiri dan memusuhi pasar. Itu bukan jalan yang ditempuh Indonesia.

Presiden sendiri menegaskan, “Kita tidak anti pasar.” Yang dipersoalkan adalah ketika pasar dimanipulasi oleh konsentrasi modal dan rakyat tidak punya posisi tawar. Karena itu, koperasi ditempatkan sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat dan penguasaan rantai pasok dari bawah.

Pendekatan ini bukan hal baru dalam literatur pembangunan. Alice Amsden, dalam Asia's Next Giant (1989), menunjukkan bahwa industrialisasi negara-negara pendatang belakangan tidak lahir semata dari mekanisme pasar, melainkan dari “prinsip resiprositas”: dukungan negara harus dibalas kinerja.

Peter Evans dalam Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation (1995) menyebutnya embedded autonomy: negara harus cukup otonom agar tak ditawan oleh kepentingan sempit, tetapi tetap terhubung dengan pelaku ekonomi untuk memahami kebutuhan transformasi industri.

Dani Rodrik, melalui Industrial Policy for the Twenty-First Century (2004), menambahkan bahwa kebijakan industri modern bukan sekadar memilih perusahaan untuk disubsidi, melainkan membangun kemampuan produktif baru melalui hubungan yang disiplin antara negara dan sektor usaha.

Dari perspektif ini, arah kebijakan Prabowo lebih tepat disebut kedaulatan produktif: terbuka terhadap investasi, perdagangan, modal, dan teknologi dunia, tetapi mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang menentukan keselamatan bangsa.

Fondasi yang Mulai Terlihat

Pangan adalah contoh paling konkret.

Presiden menyebut 145 aturan penyaluran pupuk telah dihapus, harga pupuk turun 20 persen, dan Indonesia mencapai swasembada delapan komoditas pangan, meski ketergantungan pada daging sapi dan bawang putih masih ada. Data Badan Pangan Nasional mendukung optimisme itu: Cadangan Beras Pemerintah mencapai sekitar 5,25 juta ton pada 12 Agustus 2026, jauh di atas 1,52 juta ton menjelang puncak El Niño September 2023, dan bersumber dari produksi dalam negeri, bukan impor.

Ancamannya nyata. BMKG memprediksi 56,18 persen wilayah daratan Indonesia mengalami kemarau lebih kering dari normal, dengan peluang El Niño moderat mencapai 98 persen. Dalam kondisi ini, cadangan pangan bukan lagi sekadar urusan pertanian, melainkan instrumen keamanan nasional.

Logika serupa berlaku pada energi dan hilirisasi. Presiden menyampaikan bahwa mulai berjalannya B50 untuk mengurangi impor solar serta percepatan hilirisasi tembaga, emas, aluminium, garam industri, DME, dan waste-to-energy. Pemerintah juga hendak memanfaatkan BUMN dan Danantara untuk memperoleh teknologi, intellectual property, manajemen, dan pasar.

Di sinilah hilirisasi seharusnya dibaca: bukan semata-mata membangun smelter, tetapi mengubah posisi Indonesia dari penjual kekayaan alam menjadi pemilik kemampuan produksi.

Pertumbuhan yang Harus Naik Kelas

Kedaulatan tidak berarti banyak bila ekonomi tidak tumbuh.

BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II-2026 dan 5,45 persen sepanjang semester pertama 2026. Realisasi investasi semester I-2026 menembus sekitar Rp1.010 triliun dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja langsung.

Tingkat kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang, berkurang 920.000 orang dari Maret tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen.

Namun, pekerjaan belum selesai: kemiskinan perdesaan masih 10,67 persen, dan gini ratio Maret 2026 berada di 0,368, sedikit naik dibanding September 2025, meski lebih rendah dibanding Maret tahun sebelumnya. Ukuran keberhasilan berikutnya bukan hanya seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi juga siapa yang naik kelas bersamaan dengannya.

Saya kira kalimat terpenting dalam pidato Presiden adalah: “Pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita.” Ia menegaskan setiap rupiah investasi harus menghasilkan pekerjaan dan perbaikan kualitas hidup, khususnya bagi kelompok terbawah, itulah beda antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Negara yang Kembali Memiliki Kapasitas

Ada satu syarat yang tak boleh diabaikan: menjalankan kebijakan industri, mengelola kekayaan alam, membangun koperasi, dan mengarahkan BUMN membutuhkan kapasitas institusional yang kuat.

Karena itu, pembenahan birokrasi dan BUMN menjadi bagian yang paling menentukan dalam agenda ini. Presiden sendiri mengakui bahwa birokrasi yang berbelit dan korup dapat menghancurkan bangsa: “Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit.”

Ini pula pelajaran Amsden dan Evans: negara pembangunan bukan sekadar negara yang besar, melainkan negara yang mampu—memberi dukungan tetapi menuntut prestasi, melakukan intervensi tetapi menjaga disiplin, dekat dengan dunia usaha tetapi tidak dikuasai.

Restrukturisasi BUMN, hilirisasi, koperasi, subsidi, dan investasi publik harus selalu disertai dengan ukuran kinerja yang transparan. Tanpa disiplin, kebijakan industri berubah menjadi rente; dengan disiplin, ia menjadi tangga industrialisasi.

Di sinilah pertaruhan pemerintahan Prabowo sesungguhnya berada.

Kebangkitan Indonesia tidak ditentukan oleh satu angka pertumbuhan, satu proyek hilirisasi, atau satu musim panen yang berhasil. Pembangunan, sebagaimana diakui Presiden sendiri, adalah sebuah “long march”—perjuangan panjang yang dibangun melalui estafet kepemimpinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hari ini beberapa tandanya mulai terlihat: pangan yang semakin aman, investasi yang tetap bergerak di tengah ketidakpastian global, kemiskinan yang menurun, hilirisasi yang semakin dalam, dan negara yang mulai membangun instrumen untuk mengelola kekayaan nasionalnya sendiri.

Kita tentu belum sampai.

Namun, bila kedaulatan ekonomi terus dipadukan dengan produktivitas, teknologi, pendidikan, keterbukaan terhadap dunia, dan disiplin institusi, Indonesia sedang membangun kemampuan untuk bangkit di tengah dunia yang retak.

Barangkali itulah makna kemerdekaan yang paling relevan pada usia republik yang ke-81: bukan hanya bebas menentukan nasib sendiri, tetapi juga memiliki kemampuan ekonomi untuk mewujudkan nasib itu menjadi kemakmuran. (*)