18 hours ago
4
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung(MI/Usman Iskandar)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menepis isu dan spekulasi yang menyebut kebijakan kerja fleksibel (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sekolah diterapkan untuk mengantisipasi rencana aksi demonstrasi di Ibu Kota.
Pramono menegaskan kebijakan tersebut murni dilaksanakan untuk menindaklanjuti arahan resmi pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dalam rangka merayakan dan memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
"Saya yang penting apa yang menjadi arahan, kita jalankan. Saya tidak mau memikirkan (ke arah) itu," ujar Pramono di Jakarta, Selasa (18/8).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkewajiban menindaklanjuti setiap kebijakan yang telah diarahkan oleh pemerintah pusat. Ia mengaku tidak ingin mencari tahu latar belakang dari penerapan kebijakan tersebut.
Sebelumnya, BEM UI dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8), sehari setelah peringatan HUT Kemerdekaan RI.
Di sisi lain Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran Nomor 87/SE/2026 pada 15 Agustus 2026. Aturan tersebut memberikan opsi pelaksanaan PJJ bagi sekolah negeri maupun swasta di Jakarta pada Selasa (18/8), sekaligus mengatur waktu kerja ASN.
Dalam edaran tersebut, para kepala satuan pendidikan negeri dan swasta dapat melaksanakan PJJ dengan sejumlah ketentuan, antara lain memperhatikan ketercapaian rencana pembelajaran, melakukan pendampingan dan pemantauan, serta menyiapkan alternatif pembelajaran jika terjadi kendala.
"Dengan berkoordinasi kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan dan/atau Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan. Lalu, melakukan komunikasi secara intensif kepada orang tua/wali murid dan warga satuan pendidikan terkait pembelajaran," tulis surat edaran tersebut.
