19 hours ago
3
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.(MI/Usman Iskandar)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait bekerja dari rumah (work from home) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk pelajar pada Selasa (18/8).
Namun, kebijakan WFH tidak berlaku bagi aparatur yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pelaksanaan PJJ di Jakarta merupakan tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara.
“Hal yang berkaitan dengan PJJ, Pemerintah DKI Jakarta tentunya menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan atau arahan pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara,” kata Pramono di Jakarta Timur, Selasa (18/8).
Menurut dia, fleksibilitas bekerja dari rumah tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diminta hadir di lapangan.
“Bagi yang berhubungan dengan publik, memberikan servis kepada publik, tidak boleh work from home atau work from everywhere. Mereka harus ada di lapangan, harus berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Kebijakan WFH tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 26/SE/2026 tentang Pelaksanaan Kerja dari Rumah dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Dalam aturan tersebut, penerapan WFH tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaan.
Pramono menegaskan Pemprov DKI akan menjalankan arahan pemerintah pusat sesuai ketentuan. Dia enggan berspekulasi mengenai anggapan di media sosial yang mengaitkan kebijakan PJJ dengan antisipasi aksi demonstrasi.
“Saya yang penting apa yang menjadi arahan kita jalankan. Saya enggak mau mikirin itu,” ujar Pramono.
Dengan kebijakan tersebut, pelaksanaan PJJ di satu sisi tetap berjalan sesuai arahan pemerintah pusat, sementara layanan publik yang membutuhkan kehadiran langsung aparatur tetap beroperasi di lapangan. (P-4)
