1 day ago
2
Sebuah papan protes terlihat di jalan raya negara bagian yang menuju ke Taman Nasional Big Bend di Texas selatan, pada tanggal 15 Agustus 2026.(AFP)
PEMERINTAHAN Presiden Donald Trump menyatakan pada Senin bahwa mereka menunda sementara pembangunan proyek perbatasan senilai US$1,7 miliar (sekitar Rp27,8 triliun) di Taman Nasional Big Bend, Texas. Keputusan ini diambil setelah proyek tersebut memicu penolakan keras dari warga serta pejabat lokal dari lintas partai.
Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) sebelumnya merencanakan pembangunan penghalang kendaraan, jalan patroli, penerangan, dan teknologi deteksi di sepanjang taman nasional yang terkenal akan keanekaragaman hayatinya tersebut. Area publik yang menggabungkan ekosistem gurun, sungai, dan pegunungan ini merupakan rumah bagi ratusan spesies burung, kucing hutan, hingga beruang hitam, serta lokasi ikonik Ngarai Santa Elena.
Berdasarkan peta resmi, proyek "teknologi dan jalan patroli" direncanakan melintasi medan terjal Gunung Mariscal, yang menurut para pengkritik akan membutuhkan peledakan dinamit secara masif. Buldoser sendiri telah mulai meratakan tanah di kawasan tersebut sejak awal bulan ini.
Komisioner Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP), Rodney Scott, mengonfirmasi penundaan tersebut melalui sebuah video singkat di platform X pada Senin.
"Semalam, saya menghentikan sementara semua aktivitas konstruksi di taman tersebut sampai saya datang langsung ke sana untuk melakukan evaluasi pribadi," kata Rodney Scott, sembari menambahkan bahwa ia akan berbicara dengan pemangku kepentingan lokal dan memberikan pembaruan pekan ini.
Pemerintahan Trump sempat mengabaikan puluhan undang-undang lingkungan demi meloloskan proyek yang diberikan tanpa proses lelang terbuka ini, sebagai bagian dari dorongannya membangun tembok perbatasan skala besar dengan Meksiko.
Proyek ini memicu penolakan bipartisan dari warga hingga pejabat daerah, termasuk seluruh 14 hakim kabupaten perbatasan Texas. Dalam surat terbuka, mereka menegaskan mendukung keamanan perbatasan tetapi menginginkan "solusi yang lebih praktis."
Secara statistik, CBP mencatat penangkapan migran di Sektor Big Bend terbilang rendah, yakni 9.624 kasus antara Januari 2024 hingga Juli 2026, berbanding 23.080 kasus di Sektor Swanton di perbatasan AS-Kanada pada periode yang sama.
Jake Knight, Direktur Eksekutif Big Bend Protection Alliance, menilai pembangunan tersebut tidak masuk akal.
"Wilayah perbatasan ini secara harfiah mustahil dilintasi, baik berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan, dari sisi sebelah ke area ini. Lagipula, ini bukanlah kehendak masyarakat di wilayah ini," ujar Jake Knight kepada AFP.
Penolakan juga disampaikan warga setempat saat aksi protes. Bernadette Devine, 63, seorang guru lokal, mengritik besarnya anggaran dan potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
"Ada kontrak tanpa lelang senilai US$1,7 miliar di taman nasional kita. Itu dana yang sangat besar untuk dihabiskan. Jadi kita tahu mereka akan merusak lingkungan. Mereka bahkan sudah berada di dalam sana saat ini," kata Bernadette Devine.
Lembaga nirlaba Center for Biological Diversity telah menggugat pemerintah ke pengadilan untuk menghentikan proyek tersebut karena dinilai melanggar Konstitusi, serta mengajukan permohonan putusan sela darurat.
"Saya belum pernah melihat komunitas begitu marah dan bersatu dalam satu perlawanan, ini telah menjadi kekuatan besar yang harus diperhitungkan," ujar Laiken Jordahl, advokat lahan publik nasional di lembaga tersebut.
Meski demikian, pihak penolak tetap waspada. "Meskipun berhenti beroperasinya buldoser di taman nasional hari ini adalah kabar baik, sangat mungkin penundaan ini akan dicabut. Kami belum menganggap ini sebagai sebuah kemenangan," tambah Laiken Jordahl. (AFP/Z-2)
