1 week ago
2
Satpol PP menertibkan ratusan lapak PKL di sekitar Pasar Cisalak, Jalan Raya Bogor, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (10/8/2026) .(MI/Kisar Rajagukguk-HO)
SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Jawa Barat, menggusur sedikitnya 420 bangunan dan lapak pedagang kaki lima (PKL) liar di sepanjang Jalan Raya Bogor, sekitar kawasan Pasar Cisalak, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Senin (10/8).
Langkah tegas ini diambil untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum seperti trotoar dan bahu jalan, menata estetika kawasan, serta mengurai titik kemacetan lalu lintas yang kerap dikeluhkan pengguna jalan.
Pantauan di lapangan menunjukkan proses penertiban menggunakan alat berat buldozer sempat diwarnai aksi protes dan teriakan dari ratusan PKL serta warga setempat.
Mereka keberatan saat barang dagangan maupun gerobak mereka diratakan petugas. Namun, penertiban tetap dilanjutkan demi menegakkan aturan.
"Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas pejalan kaki dan mengatasi kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Bogor, khususnya depan Pasar Cisalak," tegas salah satu petugas Satpol PP Kota Depok, Wandi, di lokasi kejadian.
Wandi menjelaskan bahwa tindakan tegas ini berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum serta aturan kepala daerah terkait. Pihaknya memastikan penertiban tidak dilakukan secara mendadak.
"Sebelum penertiban sudah didahului dengan sosialisasi, pemberian surat peringatan, dan imbauan persuasif agar pedagang dan warga membongkar mandiri," tambah Wandi.
SOLUSI RELOKASI KE GEDUNG UTAMA
Keberadaan ratusan lapak liar di luar area pasar ternyata turut membawa dampak buruk bagi iklim usaha di dalam gedung resmi.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Kadisdagin) Kota Depok, Widyati Ryandani, mengungkapkan bahwa menjamurnya PKL liar menjadi penyebab utama sepinya gedung utama Pasar Cisalak.
"Fenomena pasar sepi akibat PKL pembeli lebih memilih berbelanja di luar gedung pasar yang dianggap lebih praktis dan mudah diakses. Hal ini memicu penurunan omzet bagi pedagang resmi di dalam pasar yang harus menanggung biaya retribusi," ungkap Widyati.
Dia memastikan Pemkot Depok telah menyiapkan langkah antisipasi bagi 420 PKL yang terdampak penertiban agar tetap bisa mengais rezeki secara legal dan tertib.
"Kami memberikan solusi. Kami ingin Kota Depok kondisinya aman dan nyaman, termasuk di pusat perdagangan. Kita berharap semua nyaman, pemerintah nyaman, masyarakat nyaman dan pedagang pun aman dan nyaman berjualan," jelasnya.
Saat ini, kapasitas gedung utama Pasar Cisalak mampu menampung hingga 1.300 unit kios dan hamparan. Namun, pemanfaatannya baru mencapai 50% atau sekitar 650 kios.
"Artinya, masih tersedia 650 slot kios yang sangat cukup untuk menampung seluruh pedagang yang direlokasi," pungkasnya. (KG/P-2)
