Sensus Ekonomi 2026 Bontang Capai Verifikasi 78,51 Persen, Tertinggi Kedua se-Kaltim

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi Kota Bontang Tahun 2026.(Dok Diskominfo Kota Bontang)

PELAKSANAAN Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Bontang menunjukkan capaian positif. Berdasarkan hasil sementara pendataan awal, sebanyak 78,51 persen usaha dan keluarga telah diverifikasi, menempatkan Kota Bontang sebagai daerah dengan capaian verifikasi tertinggi kedua di Kalimantan Timur.

Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi Kota Bontang Tahun 2026, yang digelar Rabu (12/08/2026) pagi di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dasuki, hadir sekaligus membuka jalannya kegiatan.

Dalam sambutannya, Dasuki menyampaikan apresiasi Pemerintah Kota Bontang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang beserta seluruh jajaran dan petugas SE2026 yang telah bekerja memastikan pelaksanaan sensus berjalan dengan baik.

Ia menegaskan, SE2026 merupakan agenda nasional yang sangat strategis dan dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Karena itu, sensus tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan pendataan rutin, melainkan menjadi momentum untuk memperbarui gambaran perekonomian Kota Bontang, termasuk perkembangan usaha berbasis digital, ekonomi kreatif, serta ekonomi hijau dan biru.

Menurutnya, data yang dihasilkan SE2026 memiliki arti penting bagi Bontang yang tengah membangun diri sebagai kota industri dan jasa yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai daerah mitra IKN. Perencanaan pembangunan, kata dia, harus didukung data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, berdasarkan hasil sementara pendataan, prelist awal tercatat sebanyak 85.507. Setelah dilakukan pendataan di lapangan dan ditemukan sasaran baru, jumlah tersebut bertambah menjadi 113.122, dengan total 88.813 usaha telah terverifikasi atau terdata.

Meski demikian, proses pendataan masih belum sepenuhnya tuntas. Masih terdapat 24,33 persen usaha dan 21,72 persen keluarga yang belum terdata. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi pelaksanaan SE2026 agar seluruh sasaran pendataan dapat terjangkau.

Dasuki juga mengajak seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dan pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan penuh kepada BPS. Hal ini diperlukan untuk memastikan tidak ada unit usaha yang menjadi sasaran pendataan terlewat, tidak ada wilayah yang belum terjangkau, serta berbagai kendala di lapangan dapat segera dikoordinasikan dan diselesaikan.

Ia menekankan pentingnya kualitas dan validitas data. Menurutnya, data yang lengkap tetapi tidak akurat tidak akan menghasilkan kebijakan yang baik. Karena itu, para pelaku usaha di Kota Bontang juga diharapkan menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi sesuai kondisi usaha yang sebenarnya.

Lebih lanjut, hasil SE2026 nantinya diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen statistik, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan program pembangunan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penguatan ekonomi lokal, hingga evaluasi berbagai program yang telah berjalan.

“Bontang ke depan harus menjadi kota yang tidak hanya tumbuh, tetapi tumbuh dengan arah yang jelas. Dan arah itu harus kita bangun berdasarkan data,” demikian pesan Wali Kota yang disampaikan melalui Asisten I Dasuki.

Melalui rapat koordinasi dan evaluasi ini, Pemkot Bontang bersama BPS diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dan mempercepat penyelesaian pendataan SE2026. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat menjadi pijakan yang kuat dalam mewujudkan pembangunan Kota Bontang yang maju, sejahtera, berkelanjutan, dan semakin berdaya saing sebagai daerah mitra IKN. (H-2)