2 hours ago
2
Ilustrasi(METRO TV/KAUTSAR )
KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) memperketat koordinasi lintas sektoral guna mengawal seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia agar berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pemantauan situasi keamanan dan koordinasi di lapangan dilakukan secara berkesinambungan, mengingat berbagai agenda kemerdekaan sudah mulai bergulir di tingkat pusat maupun daerah.
Analis politik dan hukum, Boni Hargens menilai kolaborasi terstruktur antara Polri, TNI, dan BIN menjadi kunci utama keberhasilan pengamanan agenda strategis nasional.
"Komitmen dan keseriusan Polri dalam menjaga keamanan tak diragukan lagi. Koordinasi lintas-sektoral Polri dengan TNI dan BIN adalah kunci dalam menyukseskan agenda keamanan nasional di segala lini," ujar Boni di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Boni memaparkan bahwa kesiapan pengamanan menjelang 17 Agustus 2026 bertumpu pada sinergi pembagian peran yang terintegrasi. Dalam skema ini, Polri bertindak memimpin koordinasi operasional keamanan, memantau dinamika lapangan secara berkala, serta mengawal jalannya perayaan dari pusat hingga pelosok daerah.
Sementara itu, jajaran TNI bertugas menjaga stabilitas di berbagai wilayah strategis sekaligus mengawal agenda resmi kenegaraan. Dari sisi deteksi dini, BIN memasok dukungan intelijen yang akurat dan tepat waktu untuk mengantisipasi potensi ancaman. Dukungan tersebut kemudian diperkuat oleh peran aktif pemerintah daerah serta kementerian terkait yang memastikan kelancaran seluruh kegiatan di tingkat lokal.
Kendati mendukung langkah preventif aparat, Boni mengingatkan pentingnya menjaga proporsionalitas antara penegakan stabilitas keamanan dan penghormatan terhadap kebebasan sipil. Menurut Boni, pendekatan humanis tetap harus dikedepankan agar perayaan kemerdekaan mencerminkan iklim demokrasi yang sehat.
"Institusi keamanan harus senantiasa menjaga keseimbangan antara penegakan keamanan dan penghormatan terhadap hak-hak sipil warga negara. Koordinasi lintas sektoral yang solid tidak hanya menjamin keamanan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada penguatan institusi demokrasi Indonesia," pungkasnya. (H-2)
