PM Israel Benjamin Netanyahu(AFP)
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kepada utusan Amerika Serikat Jared Kushner Israel tidak akan menarik pasukannya dari Gaza maupun mengizinkan proses rekonstruksi dimulai sebelum pelucutan senjata Hamas dilakukan secara menyeluruh.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan dalam pertemuan intensif selama lebih dari empat jam di Yerusalem yang turut dihadiri oleh jajaran Board of Peace, termasuk Direktur Nickolay Mladenov dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Dalam pertemuan itu, kedua pihak menyepakati penunjukan seorang jenderal AS untuk mengawasi langsung proses pembongkaran persenjataan Hamas sebagai langkah awal demiliterisasi di wilayah tersebut.
"Telah disepakati bahwa tidak akan ada penataan ulang posisi IDF dari Gaza sampai Hamas dilucuti senjatanya secara penuh dan seluruh Gaza didemiliterisasi - setiap senjata, ringan maupun berat, dan setiap terowongan," ungkap seorang pejabat dari Board of Peace.
Pejabat tersebut menambahkan Board of Peace dan Netanyahu telah menyepakati langkah ke depan. "Pihak Israel akan memberikan kesempatan ini," ujarnya. "Sekarang terserah Hamas untuk menunjukkan apakah mereka benar-benar berniat untuk mematuhinya."
Pihak Board of Peace juga mengabarkan kepada Netanyahu bahwa Hamas telah menyatakan kesediaannya untuk melucuti senjata dan menghentikan aktivitas militernya. Sebagai imbalannya, Netanyahu mengonfirmasi bahwa Israel akan "menghormati komitmen-komitmennya yang tersisa."
Namun, tuntutan pelucutan senjata sepihak ini menghadapi ganjalan serius. Hamas secara konsisten menolak melucuti senjata tanpa adanya penghentian serangan harian Israel serta penarikan pasukan yang saat ini menduduki lebih dari separuh wilayah Gaza.
Di sisi lain, seorang sumber terpisah menyebutkan bahwa Netanyahu menegaskan Israel tidak akan mengubah kebijakannya terkait pembunuhan terarah terhadap para komandan Hamas. Netanyahu juga menilai kemajuan rencana gencatan senjata 15 poin usulan pemerintahan Trump, yang sebelumnya ditolak Israel, akan menjadi "problematis" mengingat adanya agenda pemilihan umum yang mendatang di Israel.
Meskipun kesepakatan pembentukan tim kerja untuk isu pembongkaran senjata dan fasilitas publik telah dibentuk, fokus tekanan terhadap Hamas ini berseberangan dengan sikap sejumlah negara Arab dan Muslim. Negara-negara mediator seperti Qatar dan Mesir menyalahkan penolakan Netanyahu atas mandeknya proses perdamaian dan menyatakan, "Israel kini menanggung tanggung jawab atas penghambatan upaya untuk membawa perdamaian di Gaza." (CNN/Z-2)


















































