2 days ago
2
Presiden Prabowo Subianto (kiri) menandatangani berita acara penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan disaksikan Ketua DPR Puan Maharani (tengah).(Antara)
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons positif pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung PDI Perjuangan dalam Penyampaian Pengantar RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027. Puan menilai pernyataan Presiden merupakan ajakan terbuka untuk membangun kekompakan nasional demi kepentingan bangsa.
Puan menegaskan bahwa pembangunan negara tidak dapat dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Menurutnya, meskipun terdapat perbedaan pandangan politik, visi pembangunan harus tetap dijalankan secara kolektif.
"Selama itu adalah untuk bangsa dan negara, ya tentu saja kita harus bisa kompak gitu, bersama-sama," ujar Puan yang juga politikus PDIP usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo sempat melontarkan pernyataan menarik dengan menyebut langkah pemerintahannya sebagai bentuk "Marhaenisme". Prabowo berseloroh bahwa kebijakan yang diambilnya akan sulit untuk tidak didukung oleh PDI Perjuangan karena kesamaan ideologi kerakyatan tersebut.
"Sebenarnya ini bukan Prabowonomics, ini Marhaen ini. PDIP susah tidak mendukung ini," kata Prabowo saat menyampaikan Nota Keuangan di Gedung Parlemen.
Menanggapi hal tersebut, Puan yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan menyatakan bahwa partainya siap bahu-membahu dengan pemerintah. Ia menekankan bahwa prinsip gotong royong akan selalu dikedepankan selama kebijakan yang diambil berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
"Tentu saja PDI Perjuangan akan bahu-membahu, bergotong-royong untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah," tegas Puan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPR RI atas sinergi yang terjalin selama ini. Ucapan terima kasih secara khusus juga dialamatkan kepada PDI Perjuangan sebagai bagian dari elemen penting dalam menjaga stabilitas pembangunan nasional melalui fungsi legislasi dan pengawasan anggaran. (Ant/I-1)
