23 hours ago
3
Kementerian ATR/BPN meluncurkan tiga transformasi layanan pada HUT ke-81 RI, yakni Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah.(Kementerian ATR/BPN)
MEMPERINGATI HUT ke-81 Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan tiga transformasi pelayanan dan organisasi sebagai kado bagi masyarakat. Ketiga transformasi, yakni Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah, diluncurkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Barat pada Senin 17 Agustus 2026.
Transformasi pertama yang diusung Kementerian ATR/BPN adalah layanan Pengukuran Terjadwal yang memberikan kepastian waktu bagi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah. Melalui layanan ini, waktu tunggu pengukuran tanah ditetapkan maksimal tujuh hari, dengan penyelesaian berkas ditargetkan lima hari.
Kedua, Peralihan Hak Terintegrasi atau layanan balik nama yang menargetkan keseluruhan proses selesai maksimal 10 hari. Mulai 17 Agustus 2026, layanan tersebut diberlakukan di 17 Kantah yang menjadi lokasi pilot project fase I.
Transformasi ketiga dilakukan melalui Organisasi Berbasis Wilayah dengan penerapan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) baru di 10 Kantah. Perubahan utama pada SOTK terletak pada penataan jabatan Kepala Seksi (Kasi) di daerah dengan menggunakan pendekatan kewilayahan. Dengan pendekatan tersebut, Kasi tidak lagi berbasis pada bidang atau urusan yang bersifat tematik, namun akan menangani wilayah berdasarkan kecamatan atau kelurahan.
Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa ketiga transformasi yang diluncurkan hari ini diarahkan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan. Tepat di momen HUT ke-81 RI, transformasi layanan dihadirkan sebagai kado kemerdekaan yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Asas kita melakukan inovasi ini adalah memberikan kepastian sama masyarakat, kapan masalahnya selesai kalau dia datang ke BPN. Jadi tidak boleh orang datang ke BPN itu tidak ada kepastian kapan masalahnya selesai,” tutup Menteri Nusron. (RO/Z-2)
