1 day ago
1
ilustrasi(Antara)
Transportasi penyeberangan dinilai perlu mendapat dukungan pembangunan yang lebih adil dan proporsional, sejalan dengan perannya dalam menjaga konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Perhatian tersebut penting agar transportasi penyeberangan dapat terus berkembang sekaligus menjalankan perannya dalam menghubungkan masyarakat, kendaraan, dan distribusi barang antarpulau.
Memperingati 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus 50 tahun perjalanan industri penyeberangan nasional, transportasi penyeberangan didorong untuk terus meningkatkan keselamatan dan keandalan guna memperkuat konektivitas antarpulau. Upaya tersebut penting karena penyeberangan tidak hanya menjadi moda transportasi masyarakat, tetapi juga mendukung distribusi kebutuhan pokok, logistik, hasil pertanian, produk industri, energi hingga aktivitas pariwisata.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mengatakan, momentum tersebut perlu menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi sekaligus menentukan arah pengembangan transportasi penyeberangan ke depan.
“Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, sudah selayaknya transportasi penyeberangan memperoleh perhatian pembangunan yang adil dan proporsional sebagaimana moda transportasi lainnya,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Menurut Khoiri, tuntutan tersebut bukan untuk mendapatkan perlakuan istimewa, melainkan perhatian yang sebanding dengan tanggung jawab transportasi penyeberangan dalam menjaga konektivitas Indonesia.
“Bukan meminta keistimewaan, tetapi perhatian yang sesuai dengan besarnya tanggung jawab penyeberangan dalam menyatukan negara kepulauan,” katanya.
Ia menilai penyeberangan bukan sekadar moda transportasi pelengkap. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, keberadaan penyeberangan menjadi bagian penting dari sistem konektivitas nasional.
“Jalan boleh berakhir di tepi laut, tetapi perjalanan Indonesia tidak boleh berhenti di sana. Kapal penyeberangan adalah ‘jembatan bergerak’ yang melanjutkan perjalanan orang, kendaraan dan barang antarpulau,” ujarnya.
Setiap hari, transportasi penyeberangan menopang mobilitas masyarakat dan distribusi berbagai kebutuhan, mulai dari bahan pokok, hasil pertanian, produk industri, energi hingga komoditas lainnya. Karena itu, gangguan terhadap layanan penyeberangan berpotensi memengaruhi rantai pasok, logistik, pariwisata, industri, UMKM hingga harga kebutuhan masyarakat.
Dalam aspek keselamatan, Gapasdap menilai tanggung jawab tidak dapat hanya dibebankan kepada operator kapal. Keselamatan merupakan mata rantai yang melibatkan regulator, operator, pengelola pelabuhan, awak kapal, pemilik kendaraan, perusahaan logistik, pengemudi, pemilik barang, aparat penegak hukum, industri pendukung hingga pengguna jasa.
“Setiap kejadian keselamatan jangan hanya berhenti pada pertanyaan siapa yang salah. Kita harus bertanya apa yang salah dalam sistem kita dan apa yang harus diperbaiki bersama agar kejadian yang sama tidak terulang,” kata Khoiri.
Karena itu, budaya keselamatan perlu dikembangkan dari sekadar safety awareness menjadi safety culture. Keselamatan harus menjadi kebiasaan dan kesadaran bersama, bukan sekadar aturan yang dipatuhi ketika pemeriksaan berlangsung.
Peningkatan standar keselamatan kapal juga perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur. Dermaga, movable bridge, kapasitas beban, kedalaman kolam, breakwater, fasilitas sandar, navigasi, akses jalan, buffer zone, serta fasilitas keselamatan dan penyelamatan perlu dikembangkan mengikuti perkembangan kapal dan pertumbuhan trafik.
“Jangan sampai kita menuntut kapal semakin modern, sementara infrastrukturnya tertinggal. Kapal yang semakin baik membutuhkan pelabuhan yang semakin baik,” tegasnya.
Menurut Khoiri, keselamatan juga harus dipastikan sejak proses di darat, pelabuhan, pemuatan, pelayaran hingga penumpang dan barang tiba di tujuan. Karena itu, kepatuhan pengguna jasa menjadi bagian penting dalam membangun keselamatan transportasi penyeberangan.
Ia mengajak masyarakat menerapkan kepatuhan keselamatan yang sama ketika menggunakan kapal seperti saat menggunakan pesawat. Menurutnya, nilai keselamatan manusia tidak boleh dibedakan berdasarkan moda transportasi.
“Ketika naik pesawat kita bersedia diperiksa, mengikuti aturan barang bawaan dan instruksi keselamatan. Naik pesawat kita patuh, naik kapal pun harus sama patuhnya," pungkasnya. (E-3)
