19 hours ago
3
ilustrasi(Antara)
Bank Indonesia mencatat posisi posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$453,4 miliar atau sekitar Rp8.089,1 triliun. Posisi tersebut tumbuh 4,4% secara tahunan (yoy). Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi ULN Indonesia pada Mei 2026 yang tercatat sebesar US$444,4 miliar atau sekitar Rp7.928,5 triliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan ULN pada triwulan II 2026 menunjukkan kondisi yang tetap terjaga.
"ULN Indonesia tetap terjaga dengan dukungan peningkatan ULN publik dan kontraksi ULN swasta yang semakin rendah," kata Denny dalam keterangan resmi, Selasa (18/8).
ULN pemerintah pada triwulan II 2026 tercatat sebesar US$216,3 miliar atau sekitar Rp3.860,4 triliun, tumbuh 2,9% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2026 sebesar 3,8% (yoy).
Perkembangan utang pemerintah terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.
"Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu," ujar Denny.
Pemerintah juga terus mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal. Sebagai salah satu komponen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN diarahkan untuk mendukung sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,0% dari total ULN pemerintah, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 20,6%, Jasa Pendidikan 16,2%, Konstruksi 11,5%, serta Transportasi dan Pergudangan 8,5%.
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karena hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang," kata Denny.
Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kondisi tersebut sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat.
ULN swasta melanjutkan kontraksi. Posisi ULN swasta pada triwulan II 2026 tercatat sebesar US$194,6 miliar atau sekitar Rp3.471,9 triliun, mengalami kontraksi 0,6% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,3% (yoy) pada triwulan I 2026.
Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan yang terkontraksi 3,4% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 6,3% (yoy) pada triwulan I 2026. Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terutama berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, lalu pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4% dari total ULN swasta.
"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7% terhadap total ULN swasta," tuturnya.
Denny kemudian menegaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,6% pada triwulan II 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 82,1% dari total ULN.
Denny mengatakan Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN Indonesia dan mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (E-3)
