Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun, Menkeu: Masih Jauh di Bawah Batas 60%

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.(MI/Insi Nantika Jelita)

UTANG pemerintah mencapai Rp10.293 triliun per Juni 2026, berdasarkan catatan terbaru Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akhir Semester I-2026. Angka tersebut setara dengan 41% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau meningkat sekitar Rp300 triliun dibandingkan kuartal sebelumnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai posisi utang tersebut masih berada dalam batas aman. Pasalnya, rasio utang pemerintah masih jauh di bawah batas maksimal 60% terhadap PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

"Kalau kita lihat, masih di bawah 60% jauh," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/8).

Menurut dia, kondisi utang perlu dilihat dengan mempertimbangkan kemampuan dan ukuran ekonomi nasional. Pemerintah juga masih akan memantau perkembangan hingga akhir tahun sebelum menarik kesimpulan mengenai arah rasio utang.

"Kan belum berakhir tahunnya, nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa. Harusnya sih akan bisa turun lagi sedikit," ujarnya.

Untuk menekan rasio utang, pemerintah akan menjaga defisit anggaran agar tidak terlalu tinggi. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan efektivitas penerimaan negara, khususnya melalui perbaikan sistem pengumpulan pajak.

"Strateginya kita akan batasin defisit supaya enggak tinggi-tinggi amat," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan peningkatan penerimaan pajak tidak berarti pemerintah akan menaikkan tarif pajak. Fokusnya dengan membersihkan dan memperbaiki cara pemerintah dalam mengumpulkan pajak agar penerimaan negara lebih optimal.

Di sisi lain, pemerintah juga membuka opsi menggunakan sebagian keuntungan Danantara untuk mendukung pengelolaan fiskal. Menurut Purbaya, adanya gagasan Presiden agar sebagian keuntungan Danantara dapat ditempatkan sebagai cadangan pemerintah yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi beban utang.

Sebagian keuntungan tersebut bahkan telah masuk pada tahun ini, meski besaran dan mekanismenya masih akan dibahas lebih lanjut. Pemerintah bersama Danantara akan menentukan bentuk pemanfaatannya secara bertahap.

"Kita meningkatkan efisiensi pendapatan kita dan ingin membuat anggaran kita ke depan semakin berkesinambungan. Segala cara kita manfaatkan, termasuk pendapatan dari Danantara," ujar Purbaya.

Purbaya menambahkan, pemerintah masih mendiskusikan mekanisme pemanfaatan keuntungan Danantara tersebut. Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesinambungan fiskal.

"Ini masih kita diskusikan dengan Danantara," pungkasnya. (E-4)