Warga NU Minta Presiden Prabowo Pastikan Istana tak Intervensi Muktamar ke-35

Gus Lilur(Dok Istimewa)

WARGA Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus kiai kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada pembantu Presiden maupun fasilitas negara yang digunakan untuk mengintervensi suksesi kepemimpinan PBNU menjelang Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur pada 27–31 Agustus 2026.

Gus Lilur mengaku menerima informasi adanya dugaan gerakan dari sejumlah pejabat di lingkaran pemerintahan yang berupaya memengaruhi arah dukungan muktamirin dengan mengatasnamakan kedekatan dengan Istana.

"Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU," kata Gus Lilur melalui keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Gus Lilur mengungkapkan, informasi yang diterimanya mengarah pada dugaan manuver jaringan beberapa pembantu presiden di pemerintahan, antara lain Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wamen Mensesneg Juri Ardiantoro, Menag Nasaruddin Umar, hingga Menteri Haji Irfan Yusuf.

Ia menyoroti potensi benturan kepentingan mengingat Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid memiliki posisi strategis di jajaran kabinet sekaligus memegang jabatan penting dalam struktur PBNU.

"Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara, fasilitas APBN, atau pengaruh jabatan untuk memenangkan kandidat tertentu," kata Penulis Buku Prabowo untuk Indonesia Raya tersebut.

Lebih lanjut, Gus Lilur meminta transparansi terkait sumber dana pembiayaan konsolidasi politik jelang Muktamar demi menjaga marwah NU dari praktik politik uang maupun penyalahgunaan uang negara.

Ia meyakini Presiden Prabowo tidak pernah menginstruksikan pembantunya untuk mencampuri urusan internal organisasi keagamaan. Oleh karena itu, klarifikasi langsung dari Presiden dinilai penting agar Istana tidak dipersepsikan ikut campur dalam menentukan pucuk pimpinan PBNU.

"Muktamar adalah forum tertinggi NU dan kedaulatannya ada di tangan muktamirin. NU bukan boneka penguasa. Mari kita lawan intervensi dan penggunaan fasilitas negara dengan cara yang bermartabat dan sesuai hukum," pungkasnya. (H-2)