2 hours ago
1
Ilustrasi--Petugas mengisi BBM ke kendaraan konsumen di SPBU 14.223.301 Jalan Sisingamangaraja, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Rabu (13/4/2022).(ANTARA/Fransisco Carolio)
HIMPUNAN Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memberikan apresiasi terhadap langkah cepat yang diambil Pertamina Patra Niaga dalam menangani antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumatera Utara. Upaya normalisasi ini dinilai krusial untuk menjaga denyut aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Anthony Leong, menegaskan bahwa ketersediaan BBM memiliki peran strategis dalam kelancaran ekonomi daerah. Gangguan pada pasokan komoditas ini berdampak langsung pada dunia usaha, terutama terkait biaya logistik.
“Kelangkaan dan antrean BBM yang sempat terjadi di Sumatera Utara tentu menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha. BBM merupakan komoditas strategis yang memengaruhi mobilitas, distribusi barang, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok,” ujar Anthony saat dihubungi pada Kamis (16/7/2026).
Langkah Percepatan Distribusi
Anthony menyoroti beberapa langkah konkret yang telah dilakukan Pertamina untuk mengurai antrean dan mempercepat pemulihan pasokan. Berikut adalah poin-poin utama langkah penanganan yang dilakukan:
| Penambahan Armada Mobil Tangki | Mempercepat pengiriman BBM dari terminal ke SPBU. |
| Penambahan Personel Distribusi | Memastikan proses bongkar muat dan penyaluran lebih efisien. |
| Operasional Terminal BBM 24 Jam | Menjamin ketersediaan stok tanpa henti di wilayah terdampak. |
| Sinergi Lintas Sektor | Koordinasi dengan Pemda dan aparat untuk kelancaran jalur distribusi. |
Evaluasi dan Solusi Jangka Panjang
Meski mengapresiasi langkah taktis saat ini, Anthony menyarankan agar Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok. Menurutnya, solusi jangka panjang tidak bisa hanya mengandalkan penambahan armada saat terjadi kendala, tetapi harus menyentuh aspek infrastruktur logistik dan sistem pemantauan.
"Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok dan sistem distribusi BBM, termasuk kesiapan infrastruktur logistik, pengelolaan stok, serta pemantauan pasokan secara real time agar distribusi dapat berjalan lebih efektif," tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya sistem mitigasi risiko yang kuat dan ketersediaan stok penyangga (buffer stock) yang memadai untuk menghadapi potensi gangguan distribusi di masa depan.
Dukungan Pengawasan Legislatif
Selain langkah Pertamina, HIPMI juga menyambut positif inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Ade Jona Prasetyo, di Sumatera Utara. Langkah pengawasan ini dinilai penting untuk memastikan distribusi energi tetap tepat sasaran dan terjaga.
Anthony meyakini bahwa koordinasi yang solid antara DPR, Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat keamanan akan mempercepat penyelesaian masalah di lapangan. Sinergi ini diharapkan mampu meminimalkan potensi kepanikan masyarakat akibat informasi yang tidak akurat serta memberikan kepastian bagi para pelaku usaha di Sumatera Utara.
“Pada akhirnya, sinergi seluruh pihak menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pasokan energi, mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha,” pungkasnya. (Z-1)
