Pakar PBB Kecam Pemecatan Massal Hakim Imigrasi AS di Era Trump

Ilustrasi.(Magnific)

DUA pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (16/7) mengecam tindakan yang mereka sebut sebagai pemecatan sewenang-wenang secara massal terhadap hakim-hakim imigrasi di Amerika Serikat. Mereka menegaskan bahwa politisasi pengadilan imigrasi yang terus berlanjut harus dihentikan.

Sejak Januari 2025, bertepatan dengan kembalinya Presiden Donald Trump ke tampuk kekuasaan, informasi yang diterima para pakar menunjukkan bahwa sedikitnya 135 hakim telah diberhentikan, termasuk di antaranya 113 hakim imigrasi. Pemecatan tersebut dilaporkan terjadi tanpa alasan yang jelas atau penjelasan individual.

"Pola-pola ini menimbulkan kekhawatiran serius bahwa hakim imigrasi menjadi sasaran berdasarkan persepsi afiliasi politik, latar belakang profesional, atau catatan ajudikasi mereka," ungkap para pakar dalam pernyataan resmi.

Peringatan ini disampaikan oleh Margaret Satterthwaite, pelapor khusus untuk independensi hakim dan pengacara, serta Gehad Madi, pelapor khusus untuk hak asasi manusia migran. Perlu dicatat bahwa pelapor khusus PBB adalah pakar independen yang diberi mandat oleh Dewan Hak Asasi Manusia untuk melaporkan temuan mereka, sehingga mereka tidak berbicara atas nama organisasi PBB secara keseluruhan.

Di Amerika Serikat, hakim imigrasi ditunjuk oleh Jaksa Agung untuk memimpin persidangan imigrasi. Mereka memiliki kewenangan krusial untuk memutuskan apakah seorang warga asing diizinkan menetap di negara tersebut atau harus dideportasi.

Satterthwaite dan Madi mencatat data publik yang tersedia dari 78 hakim imigrasi yang dipecat menunjukkan pola tertentu:

• 65 di antaranya memiliki tingkat pemberian suaka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional atau rata-rata pengadilan spesifik mereka.
• Hakim dengan pengalaman profesional dalam pembelaan imigran atau advokasi kemanusiaan terkena dampak pemecatan secara tidak proporsional.
• Hakim yang ditunjuk selama masa pemerintahan presiden sebelumnya juga menjadi sasaran utama.

"Pemecatan ini merusak independensi pengadilan imigrasi dan sistem peradilan yang lebih luas, dengan konsekuensi yang bersifat segera dan parah," tegas para pakar. Mereka menambahkan bahwa hakim imigrasi memutuskan kasus-kasus yang sangat menentukan hidup seseorang, termasuk apakah individu tersebut akan menghadapi penganiayaan, penyiksaan, atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki jika dipulangkan.

Sejalan dengan kekhawatiran tersebut, kelompok advokasi migran menilai bahwa pembersihan massal ini bertujuan untuk mengisi posisi-posisi strategis dengan hakim yang lebih selaras dengan kebijakan anti-imigrasi pemerintahan Trump. (AFP/I-2)