1 hour ago
1
Forum Konsultasi Publik 2026 bersama Kanwil DJP Jakarta Timur.(Dok Kadin Jakarta Timur)
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Timur menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur. Forum ini mengangkat tema “Membangun Ekosistem Kepatuhan Pajak melalui Pelayanan yang Kolaboratif, Digital, dan Berorientasi pada Pengguna”, sebagai wadah dialog antara DJP dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan. Tema tersebut sejalan dengan tujuan FKP sebagai ruang menghimpun masukan dan memperkuat komunikasi dengan para pemangku kepentingan.
Ketua Kadin Jakarta Timur, Anta Ginting. menyampaikan apresiasi atas komitmen DJP yang terus membuka ruang komunikasi dengan dunia usaha. Menurutnya, Kadin memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjembatani kepentingan pelaku usaha dengan upaya peningkatan penerimaan negara melalui kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Kadin Jakarta Timur juga mengapresiasi transformasi digital DJP melalui implementasi Coretax. Meskipun pada tahap awal implementasinya masih terdapat berbagai penyesuaian, sistem ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan kepatuhan sukarela wajib pajak.
Sebagai masukan kepada DJP, Kadin Jakarta Timur mengusulkan agar pengembangan Coretax terus dioptimalkan, khususnya melalui perluasan fitur pre-populated data, penguatan integrasi data, serta penyederhanaan proses administrasi sehingga mampu menurunkan biaya kepatuhan (compliance cost) bagi dunia usaha.
Selain itu, Kadin Jakarta Timur juga mendorong penguatan sinergi antara DJP dan dunia usaha melalui forum dialog atau focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan secara berkala. Dengan komunikasi yang lebih intensif, masukan dari pelaku usaha diharapkan dapat menjadi bagian dari penyempurnaan kebijakan dan layanan perpajakan.
“Kadin Jakarta Timur siap menjadi mitra strategis DJP dalam membangun ekosistem perpajakan yang sehat, memberikan kepastian bagi dunia usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara secara berkelanjutan,” ujar Anta dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Rabu (22/7).
Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk membangun pelayanan yang semakin responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui dialog bersama asosiasi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. (E-4)
